REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi siap menjalankan arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Hal ini disampaikan Rahmad dalam acara Demi Indonesia Mandiri Pangan di Lapangan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (3/3/2025).

“Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Zulhas, ucap Rahmad, menyampaikan ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai swasembada pangan nasional. Sebagai BUMN yang dimandatkan untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah yang terus melakukan perbaikan-perbaikan pada kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah mempersingkat proses distribusi dan memberikan kemudahan bagi petani untuk menebus pupuk bersubsidi.

"Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk 2025," sambung Rahmad.

Rahmad menyampaikan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran pada 2024 yang sekitar 7,3 juta ton. Dengan adanya penambahan ini, Rahmad mengajak seluruh petani, termasuk di Ngawi, Jawa Timur, untuk segera melakukan penebusan di kios-kios resmi.

”Tahun ini alokasinya 9,55 juta ton, untuk Ngawi tahun lalu 71 ribu ton, tahun ini 81 ribu ton. Perintah Pak Menko pupuk harus siap. Kita sampaikan di Ngawi ada 2 gudang pupuk, hampir ada 20 ribu ton pupuk yang kita siapkan. Maka petani yang siap menanam, kita jalankan supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Para petani silahkan menebus pupuk karena sudah kita siapkan,” kata Rahmad.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi faktor krusial dalam keberhasilan swasembada pangan. Menurut Zulhas, proses tanam tidak akan optimal tanpa dukungan pasokan pupuk yang memadai. "Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas," ujar Zulhas.

Zulhas menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pangan sebagai program prioritas utama. Menurutnya, sudah terlalu lama sektor pangan hanya mendapatkan perhatian tanpa menjadi fokus utama kebijakan nasional.

Zulhas menekankan pencapaian swasembada pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, Zulhas optimistis swasembada pangan bisa benar-benar terwujud dalam waktu dekat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika