REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap menyelenggarakan program mudik gratis meskipun terdapat efisiensi anggaran. Dudy mengatakan program ini tetap menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
"Kami tetap mengadakan mudik gratis. Kami memastikan di tengah efisiensi anggaran, Kementerian Perhubungan tetap menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk layanan-layanan yang bersifat layanan publik, salah satunya adalah mudik gratis ini," ujar Dudy saat konferensi pers terkait kesiapan angkutan Lebaran di Jakarta, Rabu (5/3/2025) malam.
Dudy juga menyoroti pentingnya pengaturan mudik gratis agar lebih terorganisir. Hal ini mengingat dalam pengalaman sebelumnya banyak pemudik yang melakukan pemesanan di beberapa tempat, yang berujung pada bus kosong saat pelaksanaan.
"Berkaitan dengan portal Nusantara Hub, sebenarnya kami tidak memaksakan siapa yang akan mengatur, tapi pada intinya mudik gratis ini harus diatur. Pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak pemudik yang booking di beberapa tempat sehingga pada pelaksanaannya ada bus-bus yang kosong. Ini yang kita coba hindari supaya ke depan bus itu dapat dimaksimalkan penggunaannya," ucap Dudy.
Selain itu, Dudy menekankan pengaturan mudik gratis bertujuan agar pemberangkatan lebih terkoordinir, sehingga tidak menimbulkan kemacetan di jalan. Menurut Dudy, Kemenhub telah mengkomunikasikan rencana koordinasi penyelenggaraan mudik gratis ini dengan kementerian, lembaga, dan BUMN sejak jauh-jauh hari.
"Untuk program mudik gratis tahun ini, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 miliar khusus untuk angkutan darat," kata Dudy.