REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi terkait kesiapan Angkutan Lebaran dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Hal ini melihat potensi pergerakan dari dan menuju Jawa Barat yang diprediksikan akan tinggi pada masa Lebaran nanti.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dengan Badan Litbang Kompas, potensi pergerakan selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 52 persen l dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa. Potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 dari Pulau Jawa adalah 51,3 persen atau sebanyak 81,5 juta orang. Mayoritasnya berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
"Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi. Sehingga, koordinasi dan kerjasama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial," ujar Menhub dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Menhub mengatakan koordinasi dengaan Pemprov Jawa Barat juga diperlukan terkait dengan potensi penumpukan di gerbang tol yang berada di Jawa Barat, untuk akses keluar dan masuk Jakarta. Menhub memprediksi peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta pada puncak arus mudik akan meningkat hingga 60 persen dibandingkan volume kendaraan normal harian.
"Lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta ini melibatkan setidaknya delapan Gerbang Tol (GT). Sebanyak 3mtiga gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat bangkitan pada arus mudik Lebaran 2025. Kita perlu koordinasi untuk mengantisipasi potensi kemacetan pada titik-titik tersebut," ucap Menhub.
Selain itu, Menhub juga mengingatkan adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa Angkutan Lebaran. Berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat kurang lebih 25 pasar tumpah pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang berpotensi kembali ada pada tanggal 26 Maret hingga 29 Maret 2025.
Untuk itu, Menhub berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah serta hambatan samping dari pasar tersebut. Hambatannya
seperti operasional delman dan becak, serta angkutan perkotaan (angkot) yang mengetem.
"Kemenhub juga membutuhkan dukungan lainnya dari Pemprov Jawa Barat seperti diadakannya Posko Pelayanan dan Monitoring Angleb di kawasan Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi, dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis," kata Menhub.
Menhub juga berharap dilakukan peningkatan akses dan layanan angkutan feeder bagi para pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Selain itu, agar penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan mudik dapat diintensifkan.
Terkait dengan pasar tumpah, Gubernur Jabar menyampaikan Pemprov Jawa Barat akan memberikan kompensasi kepada para pedagang pasar tumpah. Tujuannya agar para pedagang tidak melakukan aktivitas di pinggir jalan atau pasar tumpah selama dua minggu di masa angkutan Lebaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika