REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara Indonesia atau Daya Anagata Nusantara sebagai bagian dari upaya konsolidasi aset nasional. Hasan Hasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia menjelaskan Presiden menunjuk Rosan Roeslani sebagai Ketua Danantara.
“Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai pimpinan utama. Sementara itu, Pandu Sjahrir akan menjabat sebagai Ketua Holding Investasi dan Doni Oskaria akan memimpin Holding Operasional,” jelas Hasan Hasbi di Istana Negara, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa posisi Ketua Dewan Pengawas dipegang oleh Erick Thohir, dengan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
“Mereka adalah figur-figur berpengalaman yang diharapkan mampu membawa Danantara menjadi lembaga yang efektif dalam mengelola kekayaan bangsa,” kata Hasan Hasbi.
Ia juga menjelaskan Danantara akan menjadi badan pengelola aset bangsa Indonesia dengan total nilai mencapai Rp 14 ribu triliun. Menurutnya, Danantara tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola investasi, tetapi juga akan menjadi instrumen perencanaan pembangunan nasional.
“Ini adalah ikhtiar pemerintah untuk menyelesaikan paradoks Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, tetapi harusnya juga makmur,” tambahnya.
Peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia, dan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Astacita, yaitu visi besar membawa perekonomian ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi Danantara akan didampingi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diisi oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), dengan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Dewas dan Muliaman Hadad menjadi Wakil Ketua.
Jabatan Anggota Dewas juga akan diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan sebagainya.
Selain itu, Danantara juga akan diisi oleh Dewan Penasihat dan Oversight & Accountability Committee. Presiden Prabowo akan melibatkan penasihat skala global, yang bisa berasal dari negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, China, India, dan sebagainya yang memiliki keahlian dalam bisnis, dan/atau berlatar belakang politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika