REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tidak mengganggu pembangunan infrastruktur Kota Nusantara, ibu kota Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (15/2/2025).
Mantan Menteri PUPR itu memastikan infrastruktur ibu kota Indonesia telah disetujui pemerintah pusat, berjalan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih kurang Rp 48,8 triliun, serta dukungan skema pembiayaan selain APBN.
Tahap dua meliputi pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, seiring rencana ibu kota Indonesia sebagai ibu kota politik pada 2028. Pembangunan tahap dua juga diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya, selain perkantoran legislatif dan yudikatif yang mulai dibangun pada April 2025.
"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," jelasnya.
Menyangkut infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT), lanjut dia, masih dalam tahapan pelelangan. "Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," tambahnya.
Seluruh pegawai OIKN juga dipastikan mulai berkantor di Kota Nusantara secara penuh pada Maret 2025, dan kegiatan OIKN dilaksanakan di ibu kota Indonesia, kata Basuki Hadimuljono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika