Rabu 12 Feb 2025 08:00 WIB

Kawal Pembangunan IKN, Otorita IKN akan Berkantor Penuh di Nusantara Mulai Maret 2025

Seluruh kegiatan OIKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara.

Warga berada di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024), seusai upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Warga berada di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024), seusai upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan seluruh kegiatan OIKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara, Kalimantan Timur mulai Maret tahun ini. Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, seluruh pegawai OIKN juga direncanakan akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung OIKN yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada bulan Maret.

"Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini," ujar Troy di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga

Kantor pusat OIKN dengan gedung yang baru di IKN, Kalimantan Timur akan digunakan pada bulan Maret 2025.

Sementara itu kantor di Menara Mandiri adalah kantor perwakilan OIKN di Jakarta, di mana nantinya akan ada perwakilan pegawai OIKN yang secara bergantian bertugas di kantor tersebut untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Jakarta.

Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya.

Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN. Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.

Sejumlah dana itu, kata Hasan, disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement