REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan mengkraknya keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan hal yang mengejutkan. Huda mengaku telah memprediksi hal tersebut sejak tiga tahun lalu.
"Mangkraknya IKN akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Sejak awal, Huda menyampaikan IKN membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi tanggungan APBN pemerintahan berikutnya. Huda mengatakan Prabowo mendapatkan beban besar IKN dari Jokowi.
"Ruang fiskal pemerintahan (Prabowo) jadi sangat sempit. Padahal pemerintahan (Prabowo) butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya," lanjut Huda.
Huda memahami keputusan Prabowo menahan anggaran IKN. Pasalnya, lanjut Huda, Prabowo akan lebih mendahulukan program prioritas yang selama ini menjadi janji kampanye terhadap rakyat yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Prabowo butuh untuk menambah dana program MBG. Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo," ucap Huda.
Huda menilai keputusan Prabowo konsisten dalam menahan anggaran IKN merupakan hal yang tepat. Huda menyebut alokasi anggaran IKN justru kian membebani pemerintahan Prabowo dalam menunaikan sejumlah program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Pasti nanti akan ada yang bilang, jika dihentikan, kerugiannya besar. Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrean investor mau masuk, tapi semuanya bohong," kata Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika