REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membuktikan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan kas negara. Berkat konsistensinya dalam mendukung tata kelola keuangan yang akurat dan kredibel, BNI meraih penghargaan sebagai Bank Operasional Terbaik Tahun 2024 untuk kategori Bank BUMN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, dalam rangkaian acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara yang berlangsung di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kepercayaan DJPb Kemenkeu. Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen BNI untuk terus mendukung pengelolaan kas negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih akurat dan kredibel,” ujar Putrama.
Acara tersebut dihadiri oleh 103 lembaga, terdiri dari 89 bank umum seperti BNI dan 23 BPD, 14 lembaga keuangan nonbank, dan lembaga persepsi lainnya. Sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh DJPb, BNI memainkan peran strategis dalam menyalurkan dana APBN sekaligus mengelola setoran penerimaan negara melalui berbagai kanal pembayaran.
Sepanjang 2024, BNI menyalurkan dana APBN sebesar Rp 644,7 triliun melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Selain itu, BNI mendukung penerimaan negara sebagai Bank Persepsi dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran, seperti BNIdirect, ATM, EDC, Agen46, wondr by BNI, QRIS, Mobile Banking BNI, dan jaringan kantor cabang di dalam maupun luar negeri.
“Sebagai Bank BUMN dengan jaringan internasional terluas, BNI juga mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), termasuk untuk setoran dalam valuta asing,” tambah Putrama.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perbankan dalam pengelolaan APBN. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik hanya dapat tercapai melalui sinergi berbagai pihak, termasuk bank operasional seperti BNI.
Adapun sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Sementara itu, jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola APBN. Kerja sama ini menjadi elemen penting untuk memastikan penyaluran dana dan penerimaan negara berjalan dengan tata kelola yang baik,” jelas Astera.
Dengan penghargaan ini, BNI mengukuhkan posisinya sebagai mitra pemerintah yang terpercaya dalam mendukung pelaksanaan good governance dan pengelolaan keuangan negara yang efisien. Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika