Rabu 08 Jan 2025 14:35 WIB

Jelang Panen Raya, Mentan Kawal Penyerapan Gabah

Normalisasi irigasi juga harus dipercepat.

Rep: Frederikus Bata/ Red: Satria K Yudha
Pekerja menjemur gabah di Kasemen, Kota Serang, Banten, Kamis (2/1/2025). Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.
Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar
Pekerja menjemur gabah di Kasemen, Kota Serang, Banten, Kamis (2/1/2025). Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang panen raya yang akan berlangsung pada Februari dan Maret mendatang, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan serapan hasil panen petani berjalan maksimal. Hal ini disampaikan Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Mentan menegaskan serapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru menjadi salah satu kunci keberhasilan swasembada pangan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan kenaikan HPP untuk padi menjadi Rp 6.500 (sebelumnya Rp 6.000) dan HPP jagung menjadi Rp 5.500 (sebelumnya Rp 5.000).

Baca Juga

"Saya titip serapan gabah karena kalau serapan bermasalah, swasembada pangan juga bermasalah. Yang kedua, saya titip irigasi tersier, sekunder, dan primer segera dinormalisasi. Dua hal ini adalah kunci keberhasilan,” kata Amran, dalam keterangan resmi Kementan, Rabu (8/1/2025).

Ia menekankan, khusus di Pulau Jawa, normalisasi irigasi harus dipercepat. Pasalnya wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional dengan potensi produksi yang sangat besar.

"Kalau serapan Bulog dan perbaikan irigasi bermasalah, maka kebijakan luar biasa dari bapak Presiden seperti penambahan pupuk dua kali lipat, kenaikan harga gabah, mekanisasi, dan benih unggul akan sia-sia. Anggaran Rp 159 triliun yang dialokasikan juga bisa tidak maksimal,” jelas Amran.

Amran juga mengusulkan agar rapat harian dilakukan untuk memantau perkembangan pekerjaan, situasi irigasi, dan harga di lapangan.

“Pupuk, mekanisasi, dan penyuluh yang sebelumnya bermasalah sudah diselesaikan oleh bapak Presiden. Sekarang, bola ada di tangan kita. Mau tidak kita bekerja untuk mewujudkan swasembada pangan?” tegas Amran.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani.

“Presiden Prabowo Subianto membawa visi besar swasembada pangan. Ini adalah waktu yang tepat untuk membela petani karena perhatian besar diberikan ke sektor pangan. Jika ini dimanfaatkan, kita akan bisa unggul di sektor pertanian,” kata Zulhas.

Ia menambahkan, sektor pertanian adalah kunci kemajuan bangsa, terutama di tengah ancaman krisis multidimensi global.

“Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Kita harus mengejar ketertinggalan dari Thailand, Vietnam, dan Tiongkok. Ini saatnya Indonesia unggul,” tegas Zulhas.

Rapat koordinasi ini wujud sinergi pemerintah pusat dalam mempersiapkan panen raya dan mewujudkan visi besar swasembada pangan. Dengan serapan gabah yang optimal, perbaikan irigasi, dan dukungan kebijakan Presiden, Mentan Amran dan Menko Zulhas optimistis target swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu dekat.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement