REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengungkapkan ada realisasi penghematan anggaran lebih dari Rp 3 triliun sejak Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan efisiensi dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti perjalanan dinas yang seremonial.
“Mengenai perjalanan dinas, keseluruhannya ada paket meeting, dan lain-lain, yang diperintahkan Bapak Presiden untuk menghemat, dari catatan perbendaharaan sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Isa mengatakan bahwa upaya penghematan anggaran memang benar-benar direalisasikan setelah Prabowo yang baru saja menjadi Presiden RI, menginstruksikan hal itu.
“Setelah beliau menjabat sebagai Presiden, kita lakukan penghematan,” tegasnya.
Diketahui, Prabowo memang menyerukan upaya penghematan anggaran sejak ia dilantik sebagai RI 1 pada Oktober 2024 lalu. Hal itu diinstruksikan agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.
Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada November 2024 lalu, terungkap adanya laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa ada potensi negara yang luar biasa banyak hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif. Sehingga banyak hal yang seharusnya bisa diselamatkan dan dihemat.
Pada awal Desember 2024 lalu, Prabowo juga mengungkapkan agar para pejabat baik menteri maupun pimpinan daerah untuk bisa ‘berpuasa’ ke luar negeri, demi efisiensi anggaran.
“Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat Rp 1,5 miliar dolar AS dari perjalanan saja,” ungkap Prabowo dalam sambutannya membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 4 Desember 2024.
Pesan itu sejalan dengan keinginan Presiden untuk bisa melakukan efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dianggap seremonial atau selebrasi. Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri ternyata selama ini kegiatan tersebut telah memakan biaya senilai 3 miliar dolar AS setiap tahunnya.
Apabila hal itu bisa diefisiensikan hingga 50 persen, nilai anggaran yang besar tersebut menurut Prabowo bisa digunakan untuk menyelesaikan beragam program prioritas seperti infrastruktur dan makan bergizi gratis.
“Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian mengatakan bahwa efisiensi anggaran di pemerintahannya juga telah diteliti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para wakilnya. Setelah diteliti, menurut Presiden ternyata banyak acara yang bersifat selebrasi atau seremonial bisa ditiadakan untuk kemudian anggaran yang ada difokuskan untuk program prioritas. Diharapkan langkah serupa yaitu efisiensi anggaran dinas bisa ikut ditiru oleh para pemimpin daerah sehingga kepentingan rakyat bisa segera terpenuhi lewat realisasi program.