REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendengar keluhan dari rakyat terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Menurut Zulkifli, Presiden sudah memerintahkan kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah dan barang-barang pokok tidak dinaikkan.

“Sekarang jelas dan terang ya, tidak perlu jadi polemik lagi. Bapak Presiden sudah menegaskan PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok atau barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak, apalagi pangan. Ini mempertegas bahwa Bapak Presiden sangat mendengarkan keluhan dan masukan rakyatnya,” ujar Zulkifli, di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Dirinya memastikan bahwa bahan pangan seperti beras dan lainnya tidak dikenakan PPN 12 persen. “Khusus soal pangan seperti beras dan lain lain, sebenarnya pemerintah sudah menegaskan sejak lama itu tidak kena (PPN 12 persen)," katanya pula.

Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, bukan bahan pangan.

"Saya ulangi, kenaikan PPN 11 persen ke 12 persen dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah kena PPN barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu," kata Prabowo.

Presiden menjelaskan barang-barang yang dibutuhkan banyak orang tidak dibebankan oleh PPN.

"Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN tarif 0 persen, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum," ujarnya lagi.

Presiden memastikan sistem perpajakan yang ada bakal terus pro terhadap rakyat.

"Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat," kata Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika