REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto siap mengeluarkan keputusan menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan. Prabowo menyatakan komitmennya ini saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, beberapa hari lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, pernyataan Presiden di forum internasional sebagai bentuk komitmen menuju net zero emission (NZE). Sebuah pesan implementasi transisi energi di Indonesia.
"Kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sebenarnya itu apa yang menjadi arahan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan kajian perihal segala sesuatu yang berhubungan dengan suntik mati PLTU. Bahlil memahami, tren ke depan, semuanya mengarah ke energi baru terbarukan (EBT), termasuk Indonesia.
Menurut Bahlil, EBT sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dampaknya bukan saja untuk saat ini. Lebih dari itu, juga hingga anak cucu di masa depan. "Tapi tidak mesti membebani negara kita dan masyarakat kita. Ini yang lagi kita exercise," ujar ketua umum DPP Partai Golkar tersebut.
Pemerintah melakukan kajian PLTU mana saja yang lebih berpotensi dihentikan operasionalnya. Ketika beralih ke EBT, jelas Bahlil, harganya pasti mahal. Negara jangan sampai dibebankan. "Ini antara komitmen kita dengan dunia dan kondisi dalam negeri. Nah karena itu bertahap, kita akan dorong ke sana secara bertahap," ujar Bahlil.
Dia akan berangkat ke Uni Emirat Arab (UEA) mendampingi presiden. Menteri ESDM siap memanfaatkan momen tersebut untuk meminta arahan teknis mengenai apa sudah ditegaskan Prabowo. Isu pensiun dini PLTU bukan sesuatu yang baru.
Pada Agustus 2024, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, pemerintah disebutkan sedang menyusun peta jalan hal ini. Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM saat itu, dikatakan pemensiunan dini pembangkit batubara masih berpedoman pada regulasi yang ada, yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik. Sebelumnya, saat berpidato di KTT G20 2024, Prabowo juga membahas potensi EBT Indonesia yang sangat besar, terutama geothermal (panas bumi).
Bahlil optimistis, dengan EBT yang ada, Indonesia mencapai NZE sebelum 2050. Prabowo juga menyinggung potensi 557 juta ton kredit karbon milik Indonesia. Hal itu sangat berguna mengatasi pemanasan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika