REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kendati kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespons sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi. Hal itu diungkapkan ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, terkait kondisi ekonomi dalam negeri saat ini, seiring transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kepada Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
“Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Kita harus bersiap menghadapi deflasi yang telah terjadi selama lima bulan berturut-turut, penurunan jumlah kelas menengah, serta dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat," ujarnya, Selasa (22/10/2024).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi mencapai 0,12 persen pada September 2024, menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mulai tertekan. "Kita melihat angka yang mencolok—jumlah penduduk kelas menengah telah turun dari 21,4 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. Ini adalah indikasi yang mengkhawatirkan," tambah Teguh.
PHK juga menjadi masalah signifikan, dengan sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024, terutama di sektor manufaktur. Kebijakan jangka pendek diperlukan, seperti penundaan implementasi PPN 12 persen dan perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terdampak PHK.
Di sisi lain, kondisi pasar keuangan Indonesia relatif stabil. Inflasi terbilang rendah, dan nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan beberapa negara Asia lainnya. Namun, Teguh mengingatkan, kondisi global juga berpengaruh.
"Konflik geopolitik, seperti ketegangan antara Rusia dan Ukraina, serta masalah di Timur Tengah, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi kita," ucapnya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga optimisme masyarakat dan melakukan transisi yang mulus. Pemerintah baru harus berkomunikasi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan.
"Terobosan ekonomi yang dilakukan harus dapat dikomunikasikan dengan baik untuk menciptakan kepercayaan,” katanya.
Teguh juga mengusulkan agar pemerintah memastikan data ekonomi yang akurat. Karena, kepala daerah yang memanipulasi data inflasi sangat berbahaya untuk pengambilan keputusan.
"Kita perlu punishment bagi daerah yang melakukan hal ini,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika