REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebih dari satu dekade lalu, kinerja logistik nasional Indonesia dinilai belum berjalan dengan optimal karena besaran biaya logistiknya yang tinggi. Data World Bank pada 2013 mencatat biaya logistik nasional Indonesia mencapai 24 persen, jauh melebihi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyusun strategi yang komprehensif untuk menjawab tantangan arus logistik agar semakin efisien dan sistematis dengan melakukan transformasi digital melalui pengembangan Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistic Ecosystem (NLE).
Pada awal pengembangannya, yaitu pada tahun 2014, INSW berada dalam fase awal konsolidasi sebagai ekosistem yang mengintegrasikan pengelolaan dokumen kepabeanan di Indonesia. Pengembangan berfokus pada penerapan single submission (SSm) untuk pengajuan dokumen ekspor dan impor. Kinerja INSW pada periode ini masih terbatas pada integrasi dasar antarinstansi pemerintah. Walau demikian, implementasi ini membantu meningkatkan efisiensi proses perdagangan lintas batas.
Tahun berikutnya, pada 2015, pemerintah membentuk lembaga yang mengelola portal INSW, yaitu Lembaga National Single Window (LNSW). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan INSW secara nasional, memastikan koordinasi antarinstansi yang lebih baik, dan mendorong integrasi sistem di sektor kepabeanan, karantina, serta perizinan terkait perdagangan dengan nama Pengelola Portal (PP) INSW.
Pada tahun yang sama, untuk mendukung implementasi INSW, pemerintah juga membentuk Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Gen-1 yang berfungsi sebagai sistem elektronik untuk mengintegrasikan sistem pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Sistem pada kementerian/lembaga tersebut, antara lain, Sistem Inatrade (Kementerian Perdagangan), SIINAS (Kementerian Perindustrian), dan CEISA (Kementerian Keuangan).
Pada tahun 2016, INSW mulai diimplementasikan secara penuh di beberapa pelabuhan utama Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Penggunaan INSW di Pelabuhan-pelabuhan ini membantu percepatan proses clearance, karena adanya integrasi sistem kepabeanan dan perizinan pada lembaga terkait.
Pada tahun 2017, Indonesia mulai berpartisipasi aktif dalam ASEAN Single Window (ASW), yaitu platform regional untuk pertukaran data perdagangan lintas negara ASEAN. INSW diintegrasikan dengan ASW, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik seperti Certificate of Origin (e-Form D) antarnegara anggota ASEAN. Tahun berikutnya, Indonesia mulai mengimplementasikan Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade in Goods Agreement (SiPakDE ATIGA) antara Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Hal ini mendukung perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasokan global.
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada 2020 mendorong pemerintah meningkatkan proses digital dalam perdagangan lintas batas. Saat pandemi Covid-19, INSW membangun sistem SSm Perizinan Impor Tanggap Darurat untuk memfasilitasi pembebasan bea masuk dan perizinan dalam rangka penanggulangan Covid-19. Di sisi ekspor, INSW membangun SSm Perizinan PE Alkes & DMA untuk persetujuan ekspor (PE) alat kesehatan (Alkes) yang terintegrasi dengan Dashboard Monitoring Alkes (DMA). INSW mengalami peningkatan penggunaan, seiring dengan meningkatnya permintaan perdagangan. Hal ini mendorong LNSW untuk membangun SINSW Gen-2 yang berfungsi memperkuat sistem keamanan data.
Percepatan penataan sistem logistik nasional terus diupayakan pemerintah sesuai amanat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang programnya dikenal sebagai National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Berdasarkan hasil survei Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) pada tahun 2023, tercatat bahwa kehadiran layanan NLE mampu mendorong efisiensi waktu dan biaya, serta lebih jauh lagi mampu mendorong peningkatan efisiensi ekosistem logistik nasional untuk daya saing perekonomian tingkat global. Dalam dua tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan adalah 51,1 persen (waktu) dan 34,75 persen (biaya). Pada tahun 2023, NLE telah diimplementasikan di 46 pelabuhan dan 6 bandar udara dengan menerapkan layanan SSm (SSm Perizinan dan SSm Pabean Karantina Impor) mencapai 98 persen.
INSW dan NLE merupakan dua inisiatif strategis yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat proses logistik dan perdagangan internasional, yang saling melengkapi dalam upaya mempercepat serta mempermudah arus barang dan dokumen. INSW menjadi fondasi utama dokumen perizinan kepabeanan karena berfokus pada penyederhanaan proses perizinan dan administrasi ekspor-impor. Sementara NLE dirancang untuk mengoptimalkan ekosistem logistik nasional dengan menggunakan data dan informasi yang telah diproses di INSW.
Penurunan dwelling time atau waktu tunggu barang/kontainer di pelabuhan dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan INSW dan NLE. Dwelling time di pelabuhan mengalami penurunan konsisten dari 4,05 hari pada tahun 2017 menjadi 2,62 hari pada tahun 2023. Ini merupakan hasil dari kolaborasi antarlembaga dan bukti transformasi digital mampu mempercepat proses clearance.
Implementasi NLE mendapat penghargaan World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit pada 2024, serta penghargaan Indonesia Logistics Award (ILA) 2024 sebagai Government of the Year. Ini menegaskan peran penting Indonesia dalam komunitas logistik global dan daya saing perdagangan lintas batas.
INSW dan NLE mampu menunjukkan dampak positif dan mendapatkan penghargaan internasional. Walau demikian, pemerintah tidak berpuas diri dan senantiasa mengupayakan perbaikan pada segala lini. Pada tahun 2024, INSW telah berkembang menjadi sistem perdagangan lintas batas yang terintegrasi penuh dengan dukungan teknologi terbaru, seperti artificial intelligent (AI), big data, dan blockchain. LNSW juga telah meluncurkan roadmap jangka Panjang dalam bentuk IT Master Plan tahun 2024-2028 untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, memperluas konektivitas lintas negara, serta memastikan keamanan dan transparansi yang lebih tinggi dalam seluruh proses perizinan.
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan layanan kepabeanan dan logistik yang terintegrasi, modern, dan efisien melalui transformasi digital. Dengan memperkuat sistem INSW dan NLE, pemerintah berupaya menjawab tuntutan globalisasi, mempercepat arus barang, dan memudahkan proses ekspor-impor. Transformasi ini tak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengurangi birokrasi yang menghambat kemudahan berusaha, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendorong perubahan ini, dari instansi pemerintah hingga pelaku usaha, yang bersama-sama mewujudkan ekosistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika