Selasa 10 Sep 2024 02:16 WIB

Bagaimana Nasib Operasional PLTU di Tengah Upaya Masif Transisi Energi?

Pemerintah menargetkan tercapainya NZE di 2060 atau lebih cepat.

Rep: Frederikus Bata/ Red: Ahmad Fikri Noor
PLTU Cirebon I rencananya akan pensiun dini pada 2035 mendatang.
Foto: Dok Cirebon Power
PLTU Cirebon I rencananya akan pensiun dini pada 2035 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi harus sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE). Pemerintah menargetkan tercapainya NZE di 2060 atau lebih cepat.

Namun, tak bisa dipungkiri, saat ini masih ada ketergantungan pada energi fosil. Perlu dicari jalan tengahnya. Langkah konkret yang akan diambil terkait pemanfaatan batubara dalam pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap dan penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang masih beroperasi.

Baca Juga

"Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berkomitmen untuk memastikan keamanan pasokan energi dalam negeri tetap terjaga. Batubara akan tetap memiliki perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, dan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan," kata Bahlil di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali, lewat keterangan resmi Kementerian ESDM, pada Senin (9/9/2024).

Terkait dengan kebijakan PLTU, pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Sedangkan untuk PLTU yang beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical dan ultra-supercritical. Terdapat tujuh PLTU batu bara yang telah beroperasi menggunakan teknologi supercritical dan ultra-supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW, yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) dan PLTU Jawa 8 (1.000 MW).

Pemerintah juga merencanakan untuk mengembangkan PLTU batu bara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi di Jawa. Total kapasitas sebesar 10.130 MW sampai dengan tahun 2028 atau sebesar 37,43 persen dari total perencanaan PLTU batu bara.

Selain mendorong PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM mendorong pula pelaksanaan cofiring (pencampuran bahan bakar) PLTU batu bara dengan biomassa. Apalagi Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi tersebut lantaran memiliki perkebunan sawit yang dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat mengurangi emisi yang dihasilkan oleh PLTU.

Saat ini hampir 60 persen atau sekitar 91 GW pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan penggunaan batubara sebagai sumber energi utama di Indonesia perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi yang adil dan bertahap dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, masyarakat, dan industri yang bergantung pada batu bara. Hal tersebut termasuk mengembangkan strategi untuk melatih ulang pekerja, mendiversifikasi ekonomi lokal, dan berinvestasi di industri baru yang dapat menggantikan kontribusi ekonomi batu bara.

Pemerintah menargetkan penggunaan biomassa 2,2 juta ton per tahun. Biomassa tersebut digunakan PLN lewat co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyampaikan hal itu saat bertemu awak media di kantornya.

Pemerintah, kata dia, serius mendorong hal ini. Dirjen EBTKE mengaku telah berbicara dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Sudah ada kesepakatan mengenai penggunaan co-firing di PLTU itu.

"Jadi ini artinya, gerakan menurunkan emisi," ujar Eniya.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi PLN, Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada 2024 akan memasok 2,2 juta ton kebutuhan biomassa di 47 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN Grup. Volume ini naik 220 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1 juta ton.

Reduksi emisi dari penggunaan biomassa ditahun ini ditargetkan bisa mencapai 2,4 juta ton CO2. Meningkat dibandingkan realisasi penurunan emisi pada tahun 2023 sebesar 1,05 juta ton CO2.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement