REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan akselerasi perekonomian daerah sangat ditentukan oleh model kepemimpinan yang dihasilkan dari pilkada.

"Kami berharap pilkada tidak hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari aspek konsumsi rumah tangga, tapi juga melahirkan pemimpin daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Esther saat diskusi publik Indef bertajuk "Ekonomi Politik Persaingan Pilkada 2024" di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan pemimpin daerah memegang peranan penting bagi sektor ekonomi. Namun sayangnya, Berly menyebut adanya indikasi persaingan tidak sehat dalam pilkada serentak kali ini.

"Ketika lihat perkembangan pilkada, kita prihatin dengan banyaknya aksi memborong calon tunggal. Data KPU, ada 43 daerah dengan pasangan calon tunggal sampai saat ini," ucap Berly.

Berly membandingkan dengan sektor ekonomi yang mana adanya kebijakan tegas untuk melarang para pelaku usaha bekerja sama dalam melakukan monopoli atau ologopoli pasar. Berly menyampaikan peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

"Di ekonomi, hak pelaku ekonomi tidak absolut dan bisa dilarang merger atau akuisisi untuk mencegah dominasi yang merugikan pasar dan konsumen," sambung Berly.

Berly melihat indikasi dominasi kelompok partai dalam sangat kental dalam pilkada kali ini. Menurut Berly, hal ini bisa mengarah terhadap ketimpangan kekuatan dan persaingan yang tidak sehat.

"Di ekonomi, kalau banyak pilihan itu baik utk masyarakat, tapi kalau opsinya sedikit, maka pilihan masyarakat juga akan terbatas," kata Berly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika