REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN tidak sendirian dalam mencapai keberhasilan meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat. Erick menyebut dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sejak awal mendorong penuh upaya Kementerian BUMN memajukan perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Tentu saya mengucapkan ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas kepercayaannya dan DPR melalui Komisi VI," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Erick menyampaikan Kementerian BUMN menghadapi berbagai tantangan besar dalam membenahi kondisi BUMN. Hal ini tentu memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mampu merealisasikan target-target yang dicanangkan.

"Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa kepercayaan penuh dari Bapak Presiden dan DPR, contohnya dalam mendorong restrukturisasi Jiwasraya, Asabri, Waskita Karya, Wijaya Karya, Krakatau Steel, Pelabuhan Indonesia, hingga Garuda Indonesia ," ucapnya.

Erick mengatakan dukungan presiden dan Komisi VI berandil besar dalam keberhasilan meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir yang mencapai Rp 1.940 triliun dengan rinciannya, pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun sampai tahun 2023.

Dengan dukungan banyak pihak, Erick mengatakan setiran dividen terus melesat hingga Rp 81 triliun pada 2023 atau naik 2021 dengan Rp 30 triliun, dan 2022 sebesar Rp 40 triliun. 

"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," sambung Erick.

Erick menyampaikan perbaikan kondisi BUMN dari aspek bisnis juga dibarengi dengan upaya peningkatan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Erick menyampaikan perbaikan GCG salah satunya ditunjukkan dengan program bersih-bersih BUMN yang melibatkan banyak pihak. Sejak awal, Erick mengaku sangat terbuka dan menggandeng KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPK dalam membongkar kasus korupsi di BUMN.

"Soal isu hukum, sejak awal saya mendukung dan mendorong keterbukaan. Jadi kalau memang ada pembicaraan di publik soal BUMN A korupsi, buat kami sangat senang dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh dan detail," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika