Senin 26 Aug 2024 23:00 WIB

Soal Pensiun Dini PLTU, Perlu Ada Penyesuaian Pembangunan Infrastruktur Transmisi

Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Rep: Frederikus Bata/ Red: Gita Amanda
PLTU Suralaya.
Foto: PLN
PLTU Suralaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdengar lantang, belakangan ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengaku akan segera mengumumkan secara resmi rencana penutupan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten itu.

Pasalnya sumber energi pembangkit listrik jenis tersebut, berasal dari fosil (batubara). Itu menghasilkan banyak emisi. Sehingga mengakibatkan polusi udara.

Baca Juga

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, merespon hal ini. Ia menerangkan, dalam konteks transisi energi, banyak hal dapat dilakukan. 

"Tadi sudah disampaikan, ada upaya memensiunkan dini beberapa PLTU. Nah kemudian juga secara paralel tentu juga dibangun beberapa pembangkit, yang basis energinya, energi terbarukan," kata Taufiq dalam sebuah diskusi di Future City Hub - Jakarta Smart City, Kebon Sirh, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia mengakui ada beberapa penyesuaian. Salah satunya terkait transmisi. Pasalnya sejumlah sumber energi terbarukan ada di pelosok negeri.

"Tentu kan perlu membangun transmisi baru. Beberapa pembangkit berbasisi EBT itu relatif mahal, karena keberadaan sumbernya, relatif agak jauh, dengan pusat-pusat ekonominya, misalnya kawasan industri, perkotaan, sehingga, perlu dibangun infrastruktur baru," ujar Taufiq.

Intinya, ada beragam tantangan. Namun apa yang terdengar sudah menjadi isu nasional. Gambaran besarnya yakni proses transisi energi.

Sesuatu yang harus diterapkan. Pemerintah menargetkan Indonesia  mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu caranya dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

"Ini tentu harus kita jawab, karena isunya, sudah jadi kebijakan nasional, apalagi juga ada keberlanjutan, misalnya di Asta Cita, sudah disebutkan bagaimana mempensiunkan, mempercepat pensiun dini PLTU Batubara. Kebijakan nasional perlu terus kita amankan, sehingga hal-hal yang kita harapkan, energi bersih, udara yang lebih sehat, itu akan bisa kita dapatkan," tutur Taufiq.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement