Lalu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya harus melanjutkan optimalisasi peningkatan lifting minyak. Terutama di sumur-sumur idle (reaktivasi) yang dilaporkan SKK Migas.
"Jadi Ibu Dirut Pertamina (Nicke Widyawati), ini kita harus bicara detail. Karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, import terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada diregulasi, apa yang kita harus ubah. Apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif," ujar Bahlil.
Ia juga menyebut target hilirisasi LPG. Sehingga mengurangi impor. Perihal minerba, ia tak banyak bicara.
Ia hanya meminta semua pihak melanjutkan hal baik dan program yang ditetapkan di era Arifin. Terakhir, Bahlil tegas meminta semua dirjen di Kementerian ESDM agar semuanya berkantor di KESDM.
"Karena waktunya cuma dua bulan. Saya umumkan juga mulai hari ini. Kalau boleh berkantor jangan di kantor masing-masing. Cari ruangan dirjen-dirjen dan kita rapat sampai malam di sini. Karena untuk mitigasi persoalan ini agar bisa melakukan percepatan. Tentu semua ini atas restu pak Arifin," tutur pejabat negara berusia 48 tahun itu.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menuliskan lima pekerjaan rumah untuk Bahlil di Kementerian ESDM. Pertama, mempercepat transisi energi ke energi terbarukan, baik melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership) maupun dukungan langsung dari kebijakan ketenagalistrikan ESDM dan APBN. Kedua, menambah jumlah PLTU batubara yang bisa dipensiunkan, termasuk PLTU captive di kawasan industri. Revisi Perpres 112/2022 yang masih memperbolehkan pembangunan PLTU kawasan industri baru juga perlu direvisi.
"Diperkirakan terdapat 21 GW PLTU kawasan industri yang hendak dibangun dan menghambat upaya Indonesia mencapai target emisi karbon," ujar Bhima.
Ketiga, bersama dengan Kementerian Keuangan perlu membahas revisi DMO (Domestic Market Obligation) batubara yang menimbulkan risiko ketergantungan bahan bakar fosil khususnya di pembangkit listrik. Keempat, mempermudah energi berbasis komunitas untuk menggunakan transmisi milik PLN, dan menjual surplus listrik energi bersih ke PLN. Kelima mendorong pajak produksi batubara, dan evaluasi insentif pajak bagi smelter nikel yang belum selaras dengan tanggung jawab lingkungan (ESG).
Bahlil memastikan bakal meneruskan semua hal baik yang sudah tercapai di era Arifin Tasrif. Ia siap bekerja keras demi mengejar berbagai target yang ditetapkan di Kementerian ESDM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika