REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan catatan kepada BPJS Kesehatan berupa masalah tunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan dalam momen penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas tercapainya jumlah kepesertaan BPJS secara nasional sebanyak 275 juta jiwa atau 98 persen dari total penduduk.

Ma’ruf mulanya memberikan apresiasi atas capaian UHC BPJS Kesehatan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023—2024 dengan target kepesertaan JKN 2024 sebanyak 98 persen.

Ia menyebut capaian itu tidak terlepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/ lembaga, dan seluruh pemerintah daerah.

Di sisi lain, Ma’ruf juga menyoroti sejumlah masalah yang masih menjadi PR bagi BPJS Kesehatan untuk dapat bermanfaat lebih luas dalam melayani masyarakat.

“Namun demikian, pelaksanaan program masih perlu terus dievaluasi, terutama permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet,” kata Ma’ruf dalam sambutannya di acara penyerahan UHC Awards kepada ratusan kepala daerah di kawasan TMII, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ma’ruf meminta agar BPJS Kesehatan memberi atensi pada penyelesaian masalah tersebut. Sebab hal itu bisa berdampak pada layanan kesehatan yang juga bisa tersendat.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” ujar dia.

Diketahui, berdasarkan data BPJS per 1 Agustus 2024, peserta JKN telah mencapai sebanyak 276.520.647 jiwa atau sekitar 98,19 persen dari total penduduk Indonesia. Atas capaian itu, para kepala daerah di 33 provinsi dan 452 kabupaten/ kota memperoleh penghargaan UHC dari Ma’ruf Amin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika