REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto melihat saat ini sistem pembayaran digital di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, khususnya terkait dengan transaksi di e-commerce.
Hilmi menyampaikan, berbagai layanan pembayaran digital sudah terfasilitasi dengan baik di berbagai marketpace sehingga mampu membantu peningkatan inklusi keuangan di masyarakat.
Di satu sisi, menurut Hilmi, terkait penggunaan transaksi digital termasu QRIS masih ada kendala. Bila melihat gap yang ada antara inklusi dan literasi keuangan di Indonesia yang hampir mencapai 40 persen, sangat dimungkinkan terjadinya ketidakpahaman pengguna untuk pemanfaaatan pembayaran digital secara optimal.
"Hal ini dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti budaya masyarakat, tingkat pendidikan, literasi keuangan dan digital, tingkat ekonomi, dan ketidakmerataan infrastruktur. Faktor-faktor inilah yang perlu diatasi secara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun swasta," tutur Hilmi.
Hilmi berpandangan, ada banyak sisi positif yang dapat dirasakan oleh pengguna dalam bertransaksi secara digital, di antaranya kemudahan untuk memilih metode pembayaran, pembayaran juga bisa dilakukan secara cepat dan mudah, sistem keamanan yang berlapis, dan adanya perlindungan konsumen.
"Bagi mereka yang sudah melek atau memiliki literasi digital yang baik, penerapan digitalisasi pada transaksi akan mempermudah percepatan perputaran dan pertumbuhan ekonomi," tutur Hilmi.
Sedangkan, literasi digital, yang didalamnya termasuk memahami cara melindungi keamanan informasi pribadi, menjadi kunci penting agar transaksi digital tidak dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang memanfaatkan kelengahan pengguna untuk melakukan tindakan pencurian seperti phising dan kecurangan lainnya.
Saat ini, idEA mencatat pelaku usaha yang sudah onboard ke platform e-commerce. Tercatat ada sekitar 25,4 juta pelaku usaha yang sudah memanfaatkan e-commerce untuk menjalankan usahanya.
Selain itu, dalam catatan Harbolnas 2023 lalu, selama tiga hari penyelenggaraannya, catatan transaksi mencapai lebih dari 25 triliun, atau naik 13 persen dari Harbolnas tahun sebelumnya.
"Jadi dapat dilihat bahwa mereka yang melakukan transaksi digital di Indonesia sudah tumbuh cukup baik," imbuh Hilmi.
Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.
Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).
"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa," ujarnya.
Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.
Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.
“Kami bekerjasama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup untuk menjangkau UMKM dengan melakukan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, kami sudah menyasar UMKM di desa-desa,” ujarnya.
Indra mengatakan alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.
“Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang SIstem Keamanan Informasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika