REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal membentuk badan khusus yang bertanggung jawab penuh dalam penataan ulang dan pengelolaan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono mengatakan pembentukan single authority management atau otoritas manajemen tunggal dalam bentuk peraturan presiden (perpres) saat ini tengah memasuki tahap finalisasi.
"Progres perpres saat ini Kemenko Maritim dan Investasi sedang di tahap akhir, sedikit lagi, kami harap dalam satu bulan, perpres untuk single authority management bisa selesai," ujar Maya dalam acara penyambutan Bhikkhu Thudong menuju Waisak di Candi Borobudur di TMII, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Maya mengatakan badan otoritas Candi Borobudur ini akan berada di bawah anggota InJourney Group, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Boko (TWC). Meski begitu, Maya memastikan tetap ada keterlibatan dari sejumlah kementerian terkait, baik dari Kementerian BUMN, Kemenparekraf, Kemenag, Kemendikbudristek, serta pemda.
"Ini akan dibentuk dengan satu badan khusus, TWB, Taman Wisata Borobudur, semua pemangku kepentingan terlibat untuk pengawasan, pengarahan, dan pengeloalan Candi Borobudur," ucap Maya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan selama ini pengelolaan Candi Borobudur bersifat parsial dari masing-masing kementerian. Sandiaga menyampaikan badan khusus bertujuan menghapus sekat egosektoral dalam menata Candi Borobudur.
"DPSP ini sebelum ditangani di pemerintahan Presiden Jokowi ada beberapa kementerian yang terlibat, berkat terobosan DPSP menjadi jelas, siapa yang melalukukan apa dan tidak tumpang tindih," ujar Sandi.
Sandiaga menyampaikan sejumlah kementerian pun sudah menandatangani nota kesepahaman dalam pengelolaan Candi Borobudur, termasuk dalam menyambut perayaan Waisak.
"Ini sudah ditata dan akan siap setelah nanti perpres ditandatangani, kita bisa tindaklanjuti, termasuk pemasangan Catra sehingga umat Budha, disiapkan juga tempat ibadah yang bisa digunakan sepanjang hari," sambung Sandi.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama, Supriyadi mendukung penuh penandatanganan nota kesepahaman antara sejumlah kementerian dan juga pemerintah daerah. Supriyadi menyampaikan kesepakatan ini akan memperkuat upaya pemerintah dalam menggaungkan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata yang memiliki keunikan tersendiri dengan nilai-nilai sejarah dan spiritual.
"Candi Borobudur diberikan perlakuan berbeda dari empat DPSP lainnya. Ini menjadi sangat penting bagi kita, umat Budha untuk memberikan nilai, warna atas kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia," ujar Supriyadi.
Supriyadi mengapresiasi dukungan penuh para menteri dan kepala daerah yang berkolaborasi dalam menciptakan Candi Borobudur sebagai destinasi spiritual. Supriyadi berharap hal ini akan memberikan motivasi bagi umat Budha di seluruh dunia untuk datang dan beribadah di Candi Borobudur.
"Terima kasih Pak Menteri BUMN dan juga Pak Menteri Pariwisata yang senantiasa memberikan dukungan bagi pelaksanaan implementasi nota kesepahaman yang tersusun bersama-sama agar pemanfaatan Candi Borobudur untuk ziarah pariwisata spiritual umat Budha dunia dapat diwujudkan," kata Supriyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika