REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) dan Pemprov Bali berkolaborasi menggelar Temu Bisnis dan Travel Fair di Denpasar untuk mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kegiatan ini mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali dan dan penyedia-penyedia UMKM lokal yang telah bergabung di marketplace pengadaan digital.
Pemprov Bali telah mendorong percepatan transformasi pengadaan digital barang dan jasa sejak 2020 melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP RI. Tujuannya agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan tercatat secara elektronik.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, mengatakan Pemprov telah melakukan pengadaan digital barang dan jasa, dengan mengoptimalkan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Pejabat Pengadaan dengan menggunakan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD). "Setiap saat secara berkala, kami selalu melakukan kontrol atas hal ini," ujarnya.
Tak hanya itu, Ekadina mengatakan, Pemprov juga membina pelaku UMKM dan koperasi agar produk-produk mereka bisa berkembang pemanfaatannya. "Maka kami berharap kerja sama dengan Mbizmarket dapat menyerap produk-produk UMKM Bali yang dipasarkan di marketplace,” katanya.
Sejak program e-purchasing di lingkungan Pemprov Bali diluncurkan, lebih dari 2.750 UMKM telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra Toko Daring LKPP, dengan lebih dari 100 ribu produk tayang. Jumlah pesanan ke UMKM lokal Bali melalui belanja daring, mencapai lebih dari 86 ribu pesanan, dengan nilai transaksi tembus Rp 360 miliar.
Namun, meskipun jumlah pesanan sudah mencapai puluhan ribu, masih banyak UMKM lokal yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemprov Bali. Penyelenggaraan Temu Bisnis dan Travel Fair diharapkan dapat membuka kesempatan kepada UMKM di Bali untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
CEO I Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, menjelaskan salah satu fitur dalam MbizTravel yang sudah digunakan di lingkungan Pemprov Bali. Fitur MbizTravel dikatakannya akan memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bali dalam mengatur perjalanan dinas, seperti memesan tiket pesawat domestik, dan segera dapat memesan hotel di seluruh Indonesia.
Selain itu, fitur MbizTravel dapat membantu travel agent lokal di Bali untuk bangkit dan bersaing menjadi online travel agent, yang secara langsung mengurangi biaya staf yang dipekerjakan mereka.
Travel agent lokal yang bergabung di MbizTravel juga dapat menerima pembayaran online, karena MbizTravel telah terhubung dengan BPD Bali. "Pembayaran juga dapat melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI),” ungkap Ryn Mulyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika