REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, saat ini bursa karbon Indonesia memiliki performa relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Bahkan, di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi yang terbesar. Di mana, pada saat peluncuran volume transaksi terbesar terjadi cukup besar.
“Pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK Aldy Erfanda dalam siaran pers, Senin (4/3/2024).
Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penetapan OJK, penyelenggara perdagangan itu adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh OJK melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, Indonesia juga mengadopsi sistem perdagangan karbon yang paling kompleks di dunia.
“Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. Artinya dilakukan penetapan cap atau allowance, kemudian dilakukan trade artinya perdagangan karbon, dan tax artinya diterapkan pajak karbon,” jelas dia.
Secara global, kata Aldy, Indonesia menjadi negara yang dipandang mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon. Indonesia sangat spesifik untuk mencapai target NDC.
“Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor FOLU, energi, dan limbah. Aldy menjelaskan, secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK,” terang dia.
Saat ini memang banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Aldy menyatakan, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar kita mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibilitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif.
“Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan karbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting-carbon,” jelas Aldy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika