Sabtu 02 Mar 2024 13:35 WIB

Negara G20 Sepakat Perkuat Kerja Sama Atasi Tantangan Ekonomi Global

RI beri contoh sinergi kebijakan fiskal-moneter untuk jaga perekonomian.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Fuji Pratiwi
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan keterangan saat konferensi pers hasil 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (16/7/2022).
Foto: ANTARA/Fikri Yusuf
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan keterangan saat konferensi pers hasil 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (16/7/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil sudah berlangsung pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.

Baca Juga

Dalam pertemuan tersebut Negara G20 sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global. Pada forum tersebut, Perry menyampaikan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang. Perry juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. 

Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi. Caranya, dengan turut memberikan insentif likuiditas yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut. Dengan begitu turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

 

Selain itu, Perry juga menyoroti tiga tiga tren digitalisasi di sektor keuangan. Yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Dari tren tersebut, Perry menyampaikan lima peran pembuat kebijakan di G20.

Pertama, rethink and review konsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Kedua, memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. 

Ketiga yakni regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi. Keempat yaitu cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows. Kelima, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement