REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bantuan Pangan beras kembali dilanjutkan setelah sempat ditunda dari 8 sampai 14 Februari 2024 untuk menghormati Pemilu.
"Alhamdulillah satu tahapan demokrasi yaitu Pilpres telah berlangsung kemarin. Dan mulai hari ini bantuan pangan beras kembali dilanjutkan disalurkan kepada 22 juta masyarakat yang sangat membutuhkan di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi seusai mendampingi Presiden Joko Widodo mengecek stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada Kamis (15/2/2024).
Arief mengatakan, bantuan pangan beras ini kembali dilanjutkan menjadi salah satu intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
"Dua puluh dua juta Keluarga Penerima Manfaat ini sangat memerlukan adanya bantuan tersebut. Jadi ini bentuk kehadiran negara yang memerhatikan rakyat, sehingga bantuan ini terus dilakukan dan perlu dicatat bahwa ini tidak berkaitan dengan politik. Pilpres selesai pun kita masih akan terus membantu meringankan beban masyarakat khususnya yang sangat membutuhkan," kata Arief.
Realisasi bantuan pangan beras sebelum di setop sementara sampai 7 Februari lalu, telah menyentuh 185 ribu ton. Target penyaluran pada 2 bulan pertama di 2024 adalah 440 ribu ton.
“Saya mengajak kita semua, baik kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, asosiasi dan komunitas, serta masyarakat luas, mendukung upaya penyaluran bantuan pangan beras ini sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua," katanya.
Adapun Gerakan Pangan Murah (GPM) juga terus digencarkan sebagai intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Sepanjang Januari 2024 GPM telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten kota. Sementara GPM di Februari ini ditargetkan terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara NFA dengan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mendampingi Presiden Joko Widodo mengecek langsung stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Kamis (15/2/2024). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak dipengaruhi oleh gelontoran bantuan pangan beras.
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan tersebut ke masyarakat. justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau tidak, justru melompat. Ini hukum supply demand," ungkap Kepala Negara.
Presiden meminta Bulog menyuplai beras untuk memenuhi pasar terus dilakukan. Dia optimis suplai yang akan meningkat seiring dengan tibanya panen raya mendatang akan mengoreksi permintaan dan harga beras di pasaran, "Pokoknya pasar minta berapapun beri, daerah minta berapapun beri, baik yang beras SPHP maupun beras komersil," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
