REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa program bantuan sosial (bansos) pangan beras 10 kilogram terbukti secara empiris mampu mengendalikan harga beras di pasar domestik.
"(Harga) beras jadi stabil, tidak bergejolak harganya. Mungkin masih tinggi tetapi tidak bergejolak masih di angka yang stabil. Bermanfaat itu terbukti, secara empiris terbukti," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Menurut dia, bansos pangan beras merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras, yang merupakan komoditas vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Program tersebut memberikan bantuan langsung kepada kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka.
"Manfaat kedua yang diperoleh dari bantuan pangan yaitu sebanyak 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dia punya beras 10 kg di rumahnya setiap bulan, paling enggak tiga bulan atau enam bulan, jadi itu aman," ucap Bayu.
Meski tidak serta merta mampu menurunkan harga beras di pasaran, tapi Bulog menegaskan bahwa dengan bantuan pangan yang diberikan pemerintah melalui Bulog, dapat menjaga stabilitas harga agar tidak bergejolak.
Pemerintah melalui Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada KPM setelah sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024, sebagai upaya menghindari politisasi terhadap program tersebut selama masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pagi ini kita mulai lagi penyaluran bantuan pangan (beras) 10 kg ke masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pos Sukasari, Bogor, yang kebetulan jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah saya," kata Bayu.
Bayu memantau langsung penyaluran bantuan beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat. Bantuan pangan beras yang disalurkan di daerah tersebut sebanyak 14.160 kilogram.
Dia menyampaikan bahwa khusus hari ini pelaksanaannya dibagikan melalui Kantor Pos karena sebagian kelurahan tempat penyaluran bantuan pangan masih menangani kotak-kotak suara setelah pemilu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar. "Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bansos ke masyarakat," kata Presiden Jokowi seusai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik. "Sehingga justru itu menahan harga tidak naik, kalau nggak justru malah melompat. Ini rumus suplai dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga terkendali," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika