Ahad 11 Feb 2024 23:59 WIB

Kemendag: Perlu Transformasi SDM UMKM Menuju Indonesia Emas 2045

Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi membuat pola konsumsi berubah

Pengunjung memilih makanan saat Festival Kuah-Kuah Nusantara di Lippo Plaza Ekalokasari, Bogor, Jawa Barat.
Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Pengunjung memilih makanan saat Festival Kuah-Kuah Nusantara di Lippo Plaza Ekalokasari, Bogor, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Krisna Ariza mengatakan perlunya transformasi sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menuju Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dengan cita-cita menjadikan masyarakat adil, makmur dan sejahtera," kata Krisna di Manado, Ahad (11/2/2024).

Dia mengatakan terdapat beberapa hal yang harus disiapkan untuk mewujudkannya. Pertama, perlu adanya transformasi SDM UMKM.

Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi membuat pola konsumsi berubah. Saat ini, penjualan tidak hanya dilakukan secara tatap muka tapi juga secara daring.

 

"Pelaku UMKM membutuhkan kemampuan manajerial untuk mengatur penjualan langsung maupun daring,” jelas Krisna.

Ia menjelaskan hal kedua yang harus disiapkan adalah inovasi produk UMKM yang harus terus dilakukan seiring perkembangan zaman.

Ketiga, pola kemitraan dengan toko ritel modern. Toko ritel modern harus mengutamakan produk-produk unggulan termasuk di Kabupaten Minahasa, melalui evaluasi.

Hal itu menjadi tugas pemerintah daerah untuk memberikan akses pasar kepada pelaku UMKM.

Keempat, ketika ada peningkatan produksi. Para pelaku UMKM harus berani meningkatkan kapasitas modal dan kapasitas produksinya dengan meminjam uang kepada jasa keuangan perbankan.

Fasilitas yang diberikan pemerintah adalah sesuai yang dipersyaratkan. "Hal itu harus dimanfaatkan dengan baik dan menjadi sarana untuk memperluas akses pasar,” ujar Krisna.

Ia mengatakan Kementerian Perdagangan terus berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan di seluruh kabupaten di Indonesia untuk memberikan pembinaan dan pelatihan terkait cara berjualan daring.

"Pemerintah hadir secara nyata memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement