REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menetapkan arah kebijakan pangan Indonesia dengan memperkuat pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan.
General Manager Unit Bisnis Bulog, Sentra Niaga Topan Ruspayandi di Jakarta, Sabtu (10/2/2024), mengatakan, cadangan beras pemerintah (CBP) atau cadangan pangan pemerintah (CPP) sangat diperlukan, terlebih di tengah tatangan pangan dunia yang besar saat ini.
"Cadangan pangan itu penting, saat ini Pemerintah Indonesia, dalam konteks beras, punya kebijakan pengelolaan CBP beserta dengan semua program turunannya," kata Topan dalam Forum Grup Discussion (FGD) "Arah Kebijakan Pangan Indonesia Pasca Pemilu 2024".
Di sisi hulu, tambahnya, Bulog melakukan pengadaan dalam negeri untuk melakukan penyerapan produk pangan. Khususnya beras dari petani dengan kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah oleh Badan pangan nasional (Bapanas).
Kemudian di sisi hilirnya, lanjutnya, ada program operasi pasar yang saat ini disebut dengan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dua program ini, yang saat dilakukan oleh Bulog dalam rangka menyalurkan cadangan beras pemerintah.
Topan menyebutkan saat ini ketersediaan beras di Bulog secara nasional mencapai 1,2 juta ton. Sementara dari carryout izin impor 2022 sebanyak 500 ribu ton, yang mana 300 ribu–400 ribu ton sudah masuk.
Sedangkan untuk 2024, izin impor beras sebanyak 500 ribu ton yang diharapkan pada akhir Maret tahun ini sudah bisa masuk semua. Termasuk sisa carryout impor 2022 sebesar 100 ribu ton ke dalam negeri.
Sementara itu Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan, problem pangan di Indonesia saat ini tidak lepas dari ketergantungan terhadap impor, tidak hanya beras, tetapi juga sayur mayur, buah-buahan hingga garam.
Menurut dia solusi pemerintah untuk swasembada beras hanya kebijakan populis, yang hanya sementara, akhirnya jalan pintas untuk memenuhi pangan dalam negeri saat produksi kurang adalah mengimpor. Arah kebijakan pangan seharusnya tidak sekadar temporer, lanjutnya, ada sejumlah strategi kedaulatan pangan diantaranya regulasi kedaulatan pangan harus dibenahi, utamanya pupuk yang masih sering langka, sarana prasarana pertanian yang minim, dan infrastruktur.
Kemudian lanjutnya, bagaimana mendorong peningkatan produksi serta memberikan jaminan pasar sehingga petani tidak susah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
