Rabu 24 Jan 2024 13:17 WIB

Pengamat: Semua Orang Sudah Tahu Jokowi Dukung Prabowo-Gibran

Tidak ada aturan yang mengharuskan seorang presiden netral dalam Pemilu.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).
Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menilai sikap Presiden Joko Widodo seperti mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah bukan rahasia lagi. Faktor utamanya menurut Aditya adalah Gibran adalah putra kandungnya sendiri.

Gerak gerik Jokowi akhir-akhir ini juga mengindikasikan menjadi aktor di balik layar memberikan dukungan penuh kepada Prabowo-Gibran.

Baca Juga

"Bagi saya sederhana saja, Pak Jokowi kalau mau berpihak tidak usah lagi beri kode-kode. Langsung saja. Saya rasa semua orang sudah tahu," kata Aditya, Rabu (24/1/2024).

Aditya mengatakan memang tidak ada aturan yang mengharuskan seorang presiden netral dalam Pemilu. Tapi yang ditakutkan publik kata dia, adalah presiden dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya milik negara untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan yang dia inginkan. 

"Orang pasti bertanya-tanya soal itu. Soal memanfaatkan fasilitas negara, mengambil kebijakan yang menguntungkan kubu tertentu saja," ujar Aditya. 

Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).

Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.

"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement