Kamis 18 Jan 2024 22:32 WIB

Indef: Cawapres Elaborasi Strategi Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 adalah 9,36 persen atau 25,9 juta orang.

Massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) melaksanakan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/12/2023). Aksi yang diikuti 3.991 warga dari 27 kampung di Jakarta tersebut menuntut penataan akses untuk peningkatan kualitas tempat tinggal yang layak dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan. Selain itu mereka juga menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan beberapa program yang belum selesai pasca perubahan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yaitu, penyelesaian pembangunan Kampung Susun Akuarium, segera buka akses huni Kampung Susun Bayam untuk warga, segera tagih kewajiban penyerahan tanah PT EMTICON di Cilincing, Jakarta Utara kepada Pemprov DKI Jakarta, segera terbitkan SK penetapan lokasi konsolidasi tanah di Muara Angke dan lanjutkan program penataan kampung di Jakarta.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) melaksanakan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/12/2023). Aksi yang diikuti 3.991 warga dari 27 kampung di Jakarta tersebut menuntut penataan akses untuk peningkatan kualitas tempat tinggal yang layak dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan. Selain itu mereka juga menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan beberapa program yang belum selesai pasca perubahan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yaitu, penyelesaian pembangunan Kampung Susun Akuarium, segera buka akses huni Kampung Susun Bayam untuk warga, segera tagih kewajiban penyerahan tanah PT EMTICON di Cilincing, Jakarta Utara kepada Pemprov DKI Jakarta, segera terbitkan SK penetapan lokasi konsolidasi tanah di Muara Angke dan lanjutkan program penataan kampung di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan para calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) Republik Indonesia perlu mengelaborasi secara jelas strategi dan program mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat.

"Perlu ada kejelasan strategi apa yang bisa ditawarkan oleh masing-masing kandidat untuk menurunkan tingkat kemiskinan bukan hanya dalam konteks di level nasional tapi juga khususnya di wilayah pedesaan," kata Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef Abra Talattov dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Baca Juga

Secara spasial, tingkat kemiskinan di beberapa pulau masih sangat tinggi, seperti Maluku dan Papua dengan tingkat kemiskinan 19,6 persen, dan Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat kemiskinan 13,62 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 adalah 9,36 persen atau 25,9 juta orang.

Abra menuturkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menurun dan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024. Namun, hingga Maret 2023 kemiskinan ekstrem di Indonesia masih mencapai 1,12 persen.

 

Parameter kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran seseorang atau individu sebesar Rp 10.739 per hari atau Rp 322.000 per bulan.

Masing-masing kandidat capres dan cawapres mempunyai target penurunan tingkat kemiskinan sampai tahun 2029. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menargetkan tingkat kemiskinan bisa turun dari 9,36 persen saat ini menjadi 4-5 persen pada 2029.

Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target tingkat kemiskinan bisa di bawah 6 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md menargetkan pada 2029 tingkat kemiskinan mencapai 2,5 persen, jauh lebih ambisius.

"Tentu dari target-target yang variatif tadi di masing-masing kandidat, kita tidak boleh memakan mentah-mentah janji-janji tersebut. Kita juga perlu elaborasi lagi apa saja strategi program-program yang akan digunakan oleh masing-masing kandidat untuk menurunkan tingkat kemiskinan mencapai target yang ditetapkan dari masing-masing pasangan capres cawapres," ujarnya.

Sementara terkait isu ketimpangan, Abra menuturkan perkembangan gini ratio relatif stagnan dalam beberapa tahun, dengan posisi pada Maret 2023 sebesar 0,313. Ketimpangan di daerah perkotaan menunjukkan peningkatan dari 0,402 pada September 2022 menjadi 0,409 pada Maret 2023.

Untuk itu, capres dan cawapres perlu menunjukkan strategi dan program untuk mengatasi isu ketimpangan di Tanah Air. Hal itu pun perlu menjadi sorotan dalam debat para kandidat mendatang.

"Kita perlu melihat sejauh mana para kandidat itu mendesain program-program yang bisa menurunkan tingkat ketimpangan di perkotaan karena kemiskinan di pedesaan meningkat," ujarnya.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement