REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan rencana pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa hendaknya tetap memperhatikan aspek ekologi. Sebab, jika tidak, maka pembangunan Giant Sea Wall justru akan membawa kerugian bagi manusia maupun lingkungan di Pantura Jawa.
"Pesan yang ingin saya sampaikan adalah membangun Giant Sea Wall harus betul diperhatikan aspek ekologi," ujar Trenggono dalam Seminar Nasional: Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (10/01/2024).
Untuk itu, Trenggono melanjutkan, pembangunan Giant Sea Wall tidak boleh menutup kanal-kanal. Sehingga, tetap perlu ada ruang-ruang untuk kehidupan ekosistem sekitar salah satunya mangrove.
"Jadi harus ada ruang. Laut itu harus ada kanal yang masuk dan kemudian di pesisir harus tetap dibiarkan mangrovenya itu hidup. Karena di situ ada yang namanya ekosistem yang memberi kehidupan kita," ujarnya.
Kendati begitu, Trenggono mendukung rencana pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa. Hal ini karena potensi kerugian yang terjadi di Pantura Jawa akibat penurunan muka tanah 1 centimeter per tahun hingga 20 cm per tahun dan banjir pesisir setinggi 5 cm sampai 200 cm.
Ia menguraikan, pesisir Pantura Jawa dengan garis pantai 1.800 kilometer, meliputi lima provinsi, 28 kabupaten/kota dan ditinggali 43 juta penduduk. Sementara itu, ada 200 ribu nelayan dan pembudidaya ikan yang bergantung, dan 2,3 juta ton produksi di perikanan yang nilainya mencapai Rp 45 Triliun.
Sedangkan potensi kerugian akibat penurunan muka tanah dan banjir pesisir antara lain rob pesisir di kabupaten Tuban senilai Rp7,2 miliar, hilangnya mangrove di Kabupaten Pemalang dengan nilai Rp 29,1 miliar dan lahan produktif yang berkurang di Cirebon dengan nilai Rp 1,3 Triliun serta abrasi Desa Tanjung Anom di Tangerang.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan sejumlah kementerian bersepakat untuk membentuk gugus tugas atau task force untuk mengkaji pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa. Prabowo menyampaikan, Giant Sea Wall menjadi kebutuhan untuk mengatasi persoalan yang ada di Pantura Jawa.
"Kesimpulan sementara yang kita dengar dari seminar ini bahwa Giant Sea Wall ini harus segera kita mulai untuk mengatasinya dan ini pekerjaan yang besar, tidak cepat tetapi mau tidak mau harus kita mulai. Dan Menko perekonomian dan beberapa menteri lainnya sepakat akan membentuk Task Force kelompok kerja untuk mengkaji dan mempercepat persiapan-persiapannya," ujar Prabowo saat menyampaikan opening speech pada Seminar Nasional: Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (10/01/2024).
Prabowo mengatakan, Pulau Jawa memiliki kontribusinya terhadap PDB sebesar 57,12 persen dan menjadi pusat-pusat perekonomian nasional. Namun demikian, Pulau Jawa khususnya kawasan pesisir Pantai Utara (pantura) memiliki tantangan mulai persoalan naiknya permukaan air laut, abrasi dan banjir air rob.
"Kita menyadari bagaimana pentingnya pantura Jawa. Dari berbagai lembaga kementerianm BRIN, menggarisbawahi ancaman yang sangat besar yaitu penurunan permukaan tanah karena kondisi geologi dan juga arus kuat dari utara dari laut utara kita. Naiknya permukaan laut," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengkajian integrasi akan diselesaikan melalui task force tersebut. Termasuk kementerian maupun lembaga yang terlibat dalam proyek tersebut.
"Pengkajian integrasi itu akan diselesaikan melalui task force itu tadi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
