REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN dikabarkan hendak mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kabar tersebut muncul seiring dengan rencana BTN untuk memisahkan unit usaha syariah (UUS) yakni BTN Syariah.
Soal kabar tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum menerima permohonan perizinan tapi keduanya sudah melakukan komunikasi.
“Saat ini belum ada permohonan perizinan terkait rencana aksi korporasi dimaksud namun demikian, kedua pihak telah melakukan komunikasi dengan OJK,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, Kamis (11/1/2024).
Dalam hal terdapat bank mengajukan permohonan kepada OJK, Dian menegaskan akan segera mengevaluasi. Selain itu OJK juga akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa waktu lalu, Bank Muamalat menanggapi kabar akuisisi tersebut. Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan hal tersebut merupakan ranah dan kewenangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang saham pengendali (PSP) Bank Muamalat.
“Kami tentunya akan mengikuti arahan dan strategi BPKH," ujar Hayunaji kepada Republika.co.id, Selasa (26/12/2023).
Saat ini, Bank Muamalat memiliki strategi pertumbuhan non-organik untuk percepatan pertumbuhan bisnis yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Hal ini termasuk di dalamnya mencermati peluang yang ada untuk melakukan aksi korporasi berupa merger/akuisisi dengan terbitnya peraturan tentang kewajiban spin-off (UUS) dari bank induk.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan, industri dinilai membutuhkan bank syariah besar yang fokus dengan kemampuan penyaluran pinjaman yang mumpuni sehingga pasar tergarap optimal. Terlebih, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah memiliki keunggulan cicilan yang tetap.
"Sangat dibutuhkan bank syariah yang fokus dalam menyalurkan KPR karena ini pasarnya besar," ujar Piter.
Untuk itu, Piter sangat mendukung apabila BTN Syariah mengakuisisi Bank Muamalat. Menurutnya, langkah konsolidasi tersebut bisa menjadi jalan keluar kebutuhan rumah masyarakat Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya dan adanya bonus demografi hingga 2030 nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
