REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Ketua komite revolusioner tertinggi Houthi di Yaman, Mohammed Ali al-Houthi, menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah sebagai permainan politik. Dia justru menuntut Dewan Keamanan agar segera membebaskan penduduk Palestina di Jalur Gaza dari pengepungan Israel.
“Kami menyerukan Dewan Keamanan untuk segera membebaskan 2,3 Juta orang dari pengepungan Israel-Amerika di Gaza,” ujar al-Houthi lewat akun X (Twitter) resminya, Kamis (11/1/2024), saat mengomentari diadopsinya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam serangan ke kapal dagang di Laut Merah.
Al-Houthi mengatakan, apa yang dilakukan angkatan bersenjata Yaman dilakukan dalam kerangka pertahanan yang sah. Dia memperingatkan bahwa tindakan apa pun yang mereka hadapi akan menimbulkan reaksi.
Pada Rabu (10/1/2024), Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi yang mengecam serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah. Dewan Keamanan menuntut Houthi untuk menghentikan serangan-serangan tersebut.
Rancangan resolusi kecaman terhadap Houthi diajukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Dalam pemungutan suara, sebanyak 11 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi itu. Sementara empat negara lainnya abstain, termasuk Rusia.
Sebelum voting dimulai, Rusia mengusulkan agar rancangan resolusi direvisi. Namun permintaan Moskow ditolak. Resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan mengecam keras puluhan serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah yang mulai terjadi sejak 19 November 2023.
Serangan tersebut dinilai menghambat perdagangan global serta melemahkan hak dan kebebasan navigasi. Resolusi Dewan Keamanan juga menuntut Houthi agar segera melepaskan Galaxy Leader, sebuah kapal kargo yang mereka bajak dan tahan, beserta seluruh awaknya.
Galaxy Leader dioperasikan Jepang dan memiliki hubungan dengan perusahaan Israel. Selain itu, resolusi turut menuntut Houthi segera menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah.
Resolusi pun meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan laporan bulanan tertulis hingga 1 Juli 2024 kepada Dewan Keamanan mengenai serangan Houthi lebih lanjut terhadap kapal dagang dan komersial di Laut Merah. Sejak pertengahan November 2023, kelompok Houthi telah meluncurkan puluhan serangan rudal dan drone ke kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah.
Houthi mengklaim mereka hanya membidik kapal-kapal milik atau menuju pelabuhan Israel. Serangan terhadap kapal-kapal tersebut merupakan bentuk dukungan Houthi terhadap perjuangan dan perlawanan Palestina.
Sejak Houthi aktif menyerang kapal-kapal di Laut Merah, sejumlah perusahaan kargo memutuskan untuk menghindari wilayah perairan tersebut. Perubahan jalur laut dengan menghindari pelayaran melintasi Laut Merah dapat menyebabkan penundaan pengiriman kargo dan memicu kenaikan ongkos pengiriman.
Hal itu karena Laut Merah merupakan jalur terpendek antara Asia dan Eropa melalui Terusan Suez. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.
Pada 18 Desember 2023 lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian (OPG). Dia mengatakan, OPG dibentuk sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. “Meningkatnya serangan Houthi yang berasal dari Yaman baru-baru ini mengancam kebebasan perdagangan, membahayakan pelaut yang tidak bersalah, dan melanggar hukum internasional,” ujar Austin.
Dia menambahkan, negara-negara yang berupaya menjunjung kebebasan navigasi perlu bersatu untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktor non-negara tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam satgas maritim OPG antara lain Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol.
Sementara itu, kelompok Houthi menyampaikan, pembentukan satgas maritim oleh AS dan sekutunya tidak akan mengubah sikap serta dukungan mereka untuk Palestina. “Posisi kami tidak akan berubah terhadap isu Palestina, baik aliansi angkatan laut dibentuk atau tidak,” kata Juru Bicara Houthi, Mohammed Abdulsalam, kepada Reuters, (19/12/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
