REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menyatakan, momentum kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini belum berdampak signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Diduga, salah satunya karena partai politik atau calon legislatif mengimpor Alat Peraga Kampanye (APK).
Tim sukses ketiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon Capres dan Cawapres) pun merespons pernyataan Kemenkop itu. Wakil Bendahara Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yakni Bobby Gafur Umar menegaskan, TKN sepenuhnya menggunakan produk UMKM lokal dalam memenuhi keperluan kampanye.
Ia juga menjelaskan, pemilihan vendor pembuatan kaos hingga baliho dipilih dari UMKM. Pemilihan tersebut, sambungnya, sudah dilakukan sejak jauh hari.
"Paslon dua punya program pemakaian produk dalam negeri. Jadi kita harus dan mengoptimalkan produk dalam negeri," tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Pada kesempatan serupa, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Denon Prawiraatmadja mengatakan, pengadaan APK dari relawan swadaya. TPN juga memastikan seluruhnya memberdayakan UMKM lokal.
"Kita menggunakan APK dari relawan swadaya. Kita justru memberdayakan seluruh relawan secara swadaya dalam menyiapkan APK," jelas dia.
Sedangkan Dewan Pakar Timnas Pasangan paslon Anies Baswedan-Muhammad Iskandar (Amin) Wijayanto Samirin mengatakan, selama ini timnya tidak banyak belanja atribut untuk keperluan kampanye. "Belum pernah pesan banyak, nah saya rasa itu bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.
Banyak relawan, sambung dia, tidak pesan baliho, karena balihonya ada di hati setiap pendukung paslon tersebut. Meski begitu, Timnas dipastikan mendukung 100 persen produk dalam negeri.
Sebelumnya, Kemenkop mengatakan ada kemungkinan Partai Politik (Parpol) membeli APK seperti baliho, kaos, kemeja, jaket dan topi dari luar negeri. Itu terlihat dari sepinya penjualan APK di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop Yulius mengatakan, biasanya pada masa kampanye Pemilu, UMKM kebanjiran pesanan. Misalnya, ketika pemilu lima atau 10 tahun lalu.
"Sekarang pemesanan lari kepada e-commerce langsung. Yang kita tahu, e-commerce barang-barangnya kebanyakan dari luar negeri, yang dari UMKM sedikit," ujar Yulius kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Hanya saja, ia mengaku belum bisa memerinci data terkait pembelian alat peraga kampanye dari luar negeri yang dilakukan oleh Parpol. Informasi tersebut, kata dia, didapat dari para pedagang.
"Dicetak di luar negeri, misalnya di China bisa. Mereka gambar Garuda distempel di sana. (Namun) datanya nggak ada. Sebagian besar larinya ke sana, makanya salah satu penyebab berkurangnya (omzet) dari itu," jelasnya.
Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Kemenkop, didapati penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 lebih dibandingkan tahun ini. Bahkan dikatakan, menurun sekitar 40 persen sampai 90 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika