REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik 13 pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian BUMN. Erick menitipkan pesan kepada 13 pejabat tersebut dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.
"Jabatan baru ini harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Erick dalam akun X, @erickthohir pada Selasa (9/1/2024).
Erick mengatakan Kementerian BUMN memiliki sejumlah tugas penting pada tahun ini. Salah satunya menyelesaikan sisa proyek strategis BUMN. "Mari kita selesaikan 9 dari 88 project Kementerian BUMN yang tersisa di tahun ini," kata Erick.
Sebelumnya, Erick menyampaikan BUMN telah berhasil menyelesaikan 79 project strategis hingga akhir tahun lalu.
"Alhamdulillah 2024 ini bisa tuntas untuk kerjaaan BUMN yang 88 project yang saya paparkan ke bapak presiden," ujar Erick saat peresmian media center di Kementerian BUMN, Rabu (3/1/2023).
88 project strategis BUMN sendiri terbagi dalam beberapa sektor, mulai dari 19 proyek merger holdingisasi, lima proyek unlock value senilai Rp 68 triliun, tujuh proyek restrukturisasi seperti Krakatau Steel, Garuda, Jiwasraya, hingga PTPN, 17 proyek pengembangan bisnis, sembilan proyek pembangunan organisasi, dan tiga proyek pembangunan infrastruktur.
88 project strategis BUMN juga mencakup aksi BUMN seperti IPO anak usaha Telkom, Mitratel, pembentukan holding ultra mikro, hingga pendirian subholding Palmco dan Sugarco oleh PTPN.
"Waktu itu 79 sudah tuntas tinggal sembilan lagi, mudah-mudahan kalau dari sembilan, selesai tujuh itu 99 persen, saya rasa sebuah target yang tidak mudah buat kita semua," ucap pria kelahiran Jakarta.
Erick menyampaikan penyelesaian project strategis BUMN merupakan bagian dari transformasi yang tidak hanya dilakukan di Kementerian BUMN, melainkan juga pada lingkup BUMN. Sejak awal, Erick membuat terobosan besar dengan mengubah struktur organisasi Kementerian BUMN agar lebih bersifat kementerian korporasi dalam meningkatkan kinerja BUMN.
"Korporasi salah satu yang sangat penting tapi mirroring atau kacanya kementeriannya yang penting. Kalau kita mengelola korporasi, tetapi kementeriannya sangat birokrasi, apalagi tertutup enggak ketemu tuh kacanya," ucap Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
