REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas dan Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian BUMN, Kamis (4/1/2024). Erick menyampaikan pertemuan dengan Azwar dan Budi membahas percepatan transformasi digital lewat government technology atau govtech.
Erick mengatakan transformasi digital terbukti memberikan banyak dampak positif bagi suatu negara. Erick mencontohkan penurunan angka kemiskinan di Cina sebesar lima persen dan pertumbuhan PDB per kapita Estonia yang naik 10 kali lipat dengan pemanfaatan digital.
"Maka penting bagi Indonesia untuk membangun infrastruktur digital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen pada 2030. Tugas besar ini diberikan kepada Perum Peruri yang menjadi tumpuan percepatan transformasi digital Indonesia," ujar Erick melalui akun Instagram, @erickthohir di Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Erick menyampaikan sejumlah hal utama yang harus terus didorong untuk konsisten mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen-tujuh persen ke depan. Faktor kunci itu meliputi hilirisasi, ekonomi digital, hingga industri kreatif.
Erick menyampaikan Kementerian BUMN telah memasukkan tiga sektor tersebut ke dalam peta jalan 2024-2034. Erick berharap komitmen ini mampu mengakselerasi pertumbuhan hilirisasi, ekonomi digital, dan industri kreatif Indonesia.
"Kita juga sinergikan payment gateway yang saya rasa ini menjadi penting buat ekonomi digital ke depan karena data adalah pertambangan baru hari ini," ucap Erick.
Erick menekankan perlunya sinergitas dan konsistensi dalam implementasi ekonomi digital. Untuk itu, Kementerian BUMN siap berkolaborasi dengan KemenpanRB dan Kemenkominfo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
"Jangan sampai nanti sekadar launching-launching, tetapi progres ke depan tidak jalan, karena tidak mungkin platform seperti ini tidak di-backup data center yang besar, kita mapping untuk bisa kita mendorong supaya ini menjadi sesuatu kebijakan yang berkelanjutan," kata Erick.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Azwar mengatakan Perpres tersebut bertujuan memperkuat tata kelola, membangun kemampuan implementasi, dan fokus layanan digital prioritas.
"Maka identitas dasar digital menjadi sangat penting, platform pertukaran data dan pembayaran digital, kemudian portal layanan publik menjadi salah satu tugasnya Kominfo, kemarin kita kejar, besok harus selesai mock up-nya. Jadi setiap kementerian akan dipaksa supaya ada portal layanan dari ratusan aplikasi ke dalam satu portal layanan," ujar Azwar.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mendukung penuh sinergitas dengan Kementerian BUMN dan Kemenpan-RB dalam percepatan transformasi digital. Budi menyampaikan isi Perpres tersebut sudah sangat jelas dan tinggal masing-masing kementerian melakukan implementasi sesuai tugasnya.
"Kami mempersiapkan progres pembangunan pusat data nasional di Cikarang. Secara paralel, kami sudah proses pembangunan data nasional Batam dengan kapasitas yang sama dan diharapkan bisa operasi pada 2026," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
