REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tahun depan hendak memastikan barang subsidi maupun bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran. Mulai 1 Januari 2024, berbagai penyaluran barang subsidi maupun bantuan pemerintah akan melalui proses verifikasi KTP.
Pemerintah resmi akan memberlakukan pembelian LPG 3 kilogram, atau LPG subsidi harus menunjukan KTP. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan dengan menunjukan KTP, maka Pertamina bisa memvalidasi si pembeli.
"Paling tidak dengan adanya KTP itu kita bisa validasi KTP-nya dan bisa kita lihat memenuhi kriteria distribusi LPG subsidi atau tidak. Ini kan cara supaya bisa tepat sasaran," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (22/12/2023).
PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran dan pencocokan data ke pangkalan LPG untuk bisa mengakses LPG bersubsidi.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan warga dianjurkan untuk membawa KTP dan KK ke pangkalan LPG Pertamina untuk melakukan pendataan. Hingga 31 Desember 2023, Pertamina masih akan melayani pencatatan data.
"Dengan masyarakat menunjukkan KTP-nya untuk diinput data saat membeli LPG 3 kilogram, akan dicocokkan dengan data yang ada. Jika ternyata belum ada, maka akan didaftarkan dengan melampirkan kartu KK," kata Irto kepada Republika, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, sejak tahun 2022, Pertamina juga sudah memberlakukan QR Code untuk pembelian solar subsidi dan Pertalite bagi kendaraan roda empat. Tujuannya, untuk validasi data. QR Code tersebut akan menunjukan data yang terkoneksi dengan data Korlantas sehingga data pembeli bisa tertera, apakah berhak mendapatkan subsidi atau tidak.
Terbaru, mulai Januari 2024, bahkan pemerintah juga akan memberlakukan verifikasi data untuk penyaluran bantuan pangan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan pihaknya bersama Bulog bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam validasi data tersebut.
"Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi tidak mungkin salah sasaran," ungkap Arief, Jumat (29/12/2023).
Mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8 persen dibandingkan KPM 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
