REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO – Indonesia Tourism Fund (ITF) ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun depan. Skema pembiayaan ini akan menjadi langkah konkret dalam memacu pertumbuhan sektor pariwisata dan menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Menparekraf Sandiaga Uno berharap pada 2024 mendatang ITF sudah mulai beroperasi. Sebab, rapat terbatas mengenai hal tersebut sudah dirampungkan pekan ini. Presiden Joko Widodo pun memberikan lampu hijau atas pelaksanaan ITF.
"Perpresnya kita harapkan sudah ada akhir bulan ini atau awal tahun depan. Pengoperasiannya di kuartal kedua 2024," kata Sandiaga di sela rakornas pengembangan destinasi wisata super prioritas dan peresmian Golo Mori Convention Center di Labuan Bajo, NTT, Rabu (6/12/2023).
Untuk tahun depan, tambah Sandiaga, jumlahnya ditargetkan sebesar Rp 2 triliun dan berdasarkan arahan Presiden akan ditambah terus sekitar Rp 2 triliun. Nantinya, ITF ini dialokasikan untuk sejumlah kepentingan pariwisata.
Kegiatan itu yakni untuk promosi wisata, nation branding, dan penyelenggaraan kegiatan terkait pariwisata. Dana ini dikelola menggunakan mekanisme yang mengedepankan tata kelola yang baik dan tentunya berkalanjutan.
"Ini yang kita harapkan, setiap tahun akan kita ajukan sesuai arahan Bapak Presiden event-event internasional apa yang akan diprioritaskan untuk diaplikasikan menggunakan ITF ini," kata Sandiaga.
Soal pengelola ITF, ia menyatakan akan dilakukan lintas kementerian. Di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kemenparekraf, Kemenkumham, dan beberapa kementerian lainnya. Nanti sumber dananya dari pemerintah. Soal ini, ia menyatakan, selama ini pariwisata menyumbangkan lebih dari Rp 200 triliun untuk negara.
Sektor ini juga penyumbang devisa nomor dua. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan banyak sekali manfaat dari sektor pariwisata dan lebih dari 23 juta lapangan kerja yang diciptakan dari sana. Jadi, nanti Kementerian Keuangan yang akan merealokasikan dana ini.
"Saya memberikan pandangan bahwa saat ini kita baru pulih setelah pandemi, jangan dibebankan kepada wisatawan atau industri tapi kita menggunakan hasil dari sektor pariwisata," kata Sandiaga menjelaskan mengapa dana ITF bersumber dari pemerintah.
Menko Marves Ad Interim Erick Thohir menyatakan, ide ITF ini merupakan hasil diskusi bersama dari menparekraf dan menteri BUMN serta menteri lain. Pada Senin (4/12/2023) lalu, ia mengungkapkan ITF ini telah mendapatkan persetujuan dari presiden.
"Kita sebagai negara harus punya agenda setting. Tidak hanya event yang tak memberikan pertumbuhan ekonomi yang impactful," kata Erick.
Contoh kasus yang baik adalah ketika menggelar event MotoGP, itu dampak ekonominya hampir Rp 4,5 triliun. Untuk daerah, seperti Mandalika dampak ekonominya bisa sampai Rp 3,8 triliun. Maka, kata dia, nanti Presiden memutuskan dan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu, kurang lebih dananya Rp 2 triliun setiap tahun.
Ditanya mengenai alokasi ITF ini, Menteri BUMN ini menyatakan tentu pada event lima destinasi wisata super prioritas yaitu Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang serta wilayah lain yang memang konteksnya jelas pertumbuhan ekonominya.
"Tentu detailnya, soal kurasinya kita akan duduk bersama," kata Erick.
Ia menambahkan bulan ini perpresnya ditargetkan bisa tuntas sehingga pada 2024 bisa mulai berjalan. "Pada akhir bulan ini Pak Sandi (Sandiaga) bisa mengajukan event seperti apa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika