REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil sejumlah bos-bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi. Pimpinan rapat, I Gde Sumarjaya Linggih, mengatakan, Komisi VI DPR ingin mendengarkan persiapan para BUMN transportasi dalam menghadapi lonjakan penumpang dan pergerakan moda transportasi pada libur Natal dan tahun baru (Nataru).
"Kita akan menghadapi libur Nataru yang diprediksi akan terjadi lonjakan, baik moda transportasi darat, laut, dan udara," ujar Gde saat membuka rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Gde mengatakan, BUMN transportasi harus memiliki mitigasi dalam menghadapi potensi yang timbul akibat lonjakan mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Gde mengatakan, persoalan seperti kemacetan, perlambatan waktu tempuh perjalanan, potensi kecelakaan, harus menjadi perhatian bersama.
Gde menyebut Komisi VI juga ingin mendengarkan dampak kenaikan harga BBM terhadap naiknya harga tiket moda transportasi. Gde menilai persoalan tarif menjadi krusial agar masyarakat dapat mendapatkan tarif yang terjangkau.
"Komisi VI ingin mengetahui secara langsung dari BUMN transportasi persiapan menghadapi lonjakan Nataru, termasuk mitigasi risiko kepadatan penumpang dan tingginya potensi kecelakaan agar perjalanan selama Nataru dapat aman dan nyaman," kata Gde.
RDP tersebut dihadiri sejumlah direksi Utama dari sejumlah BUMN transportasi seperti KAI, ASDP, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Jasa Marga, Pelindo, Garuda Indonesia, dan Damri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
