REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkolaborasi dengan United States Agency for International Development (USAID) untuk menggalang kerja sama guna mengembangkan produk asuransi bencana mikro dalam upaya mendukung strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB) pemerintah dan mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Lewat program Komunitas Perkotaan untuk Aksi Tangguh (KUAT) yang didukung oleh Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) USAID, program tersebut dibuat untuk mengurangi risiko bencana serta meningkatkan ketangguhan masyarakat. Khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Yani Motik menyampaikan, konsep produk asuransi bencana ini idealnya haruslah efektif, efisien, ekonomis, serta mudah dijangkau masyarakat yang terdampak bencana. Utamanya bagi para UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

"Kami berharap, kolaborasi multi-stakeholder antara masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah dapat mendorong terciptanya skema asuransi bencana yang efektif dan efisien," kata Yani di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Kerja sama ini juga merupakan upaya Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung peran lembaga usaha dalam menindaklanjuti Undang-Undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adi Budiarso mengapresiasi kontribusi Kadin Indonesia, BHA, dan USAID dalam mendukung Roadmap Strategi PARB pemerintah untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat tangguh terhadap bencana.

Strategi PARB ini merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan. "Dengan demikian, diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap skema pembiayaan risiko bencana secara keseluruhan," kata Adi.

Peran pemerintah pusat dan daerah penting dalam memberikan pendanaan untuk risiko bencana. Dalam hal ini, Kadin Indonesia bekerja sama dengan pemimpin pemerintah daerah untuk mendorong adanya sistem pendanaan risiko bencana yang memudahkan masyarakat dan UMKM mendapatkannya.

Adapun Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan mengapresiasi upaya untuk menggalang kolaborasi semua pemangku kepentingan melalui program KUAT.

"Sudah seharusnya pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta bersama menanggulangi adanya pembiayaan bagi UMKM yang daerahnya rawan terkena potensi bencana, karena berdasarkan data 2020-2022, UMKM menjadi sektor yang resilien dalam menumbuhkan ekonomi daerah sebesar 14-15 persen," ujar Deni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika