Kamis 09 Nov 2023 17:29 WIB

BPS: Kemiskinan Ekstrem 18 Provinsi Dekati Nol Persen

Di sisi lain, Wapres minta pemda konsisten entaskan kemiskinan ekstrem.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik, Senin (16/10/2023).
Foto: Dok Humas BPS
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik, Senin (16/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menyampaikan, tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, sebanyak 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju nol persen. 

"Dapat kami sampaikan beberapa provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di kawasan Sumatra adalah Provinsi Sumatra Selatan, di wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Timur, di kawasan Jawa adalah DIY, di wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Barat, di wilayah Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua, dan di wilayah Bali dan Nusatenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur," ujar Amalia saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023). 

Baca Juga

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengharapkan konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

 

Kiai Ma'ruf menyebutkan berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE. Selain itu, konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem juga dilakukan, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDesa.

Ia menilai pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah menjaga tren penurunan tersebut hingga target kemiskinan ekstrem nol persen dapat dicapai. Menurutnya, upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan. 

"Tentu kinerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem," tandasnya.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement