REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pemerintah terus berusaha mengeluarkan warga negeri Indonesia (WNI) yang masih berada di Gaza. Pengeboman Israel di kantong permukiman padat penduduk itu sudah berlangsung hampir satu bulan.
Sementara, Israel berjanji terus melanjutkan operasi militer sampai menumpas habis Hamas yang menggelar serangan mendadak 7 Oktober lalu ke Israel.
"Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan kembali belum berhasil. Diperoleh informasi bahwa pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi," kata Retno dalam pernyataannya di akun Youtube, Kementerian Luar Negeri RI, Senin (6/11/2023).
"Dari lapangan kami juga memperoleh informasi bahwa sudah dua hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafah kita akan terus berusaha," katanya.
Pada akhir pekan kemarin, Israel menegaskan menolak seruan gencatan senjata. Para pengamat militer mengatakan pasukan Israel akan mengintensifkan operasi-operasi mereka terhadap Hamas, tapi tidak mengungkapkan kerangka waktunya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut agar 240 sandera yang ditawan Hamas dalam serangan 7 Oktober dikembalikan.
"Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya para sandera. Hal ini harus benar-benar dihapus dari kamus," kata Netanyahu kepada awak media di pangkalan angkatan udara Ramon, Israel selatan.
Netanyahu menegaskan kembali posisi pemerintah yang telah lama dianutnya. "Dan Kemarin saya lakukan kembali komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa WNI dalam keadaan baik saya juga langsung berkomunikasi dengan keluarga WNI, Pak Husein untuk memberikan semangat dan menyampaikan bahwa kami sedang terus berusaha," kata Retno.
Ia menambahkan, Kementerian Luar Negeri juga terus melakukan komunikasi dengan tiga relawan yang berada di sekitar rumah sakit Indonesia serta kantor Mer-C Jakarta guna memastikan keselamatan mereka.
"Saya juga ingin sekali lagi menyerukan agar Israel menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil dan menargetkan serangan kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti rumah sakit rumah sakit masjid dan gereja patuhi hukum internasional Sekjen PBB pernah mengatakan di dalam perang di dalam perang pun ada hukumnya," ujarnya dalam pernyataan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
