REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- PT PLN (Persero) mengajak kolaborasi perusahaan di Indonesia untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam rangka mendukung transisi energi sekaligus menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Langkah ini diperlukan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang kondusif tetapi tetap berwawasan lingkungan sesuai program transisi energi pemerintah menuju Net Zero Emissions 2060
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, langkah transisi energi membutuhkan dukungan dari segala pihak, termasuk dunia usaha. Ini karena transisi energi dari sumber daya berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan ruang fiskal dan investasi yang besar. Kebutuhan investasi antara lain untuk pembangunan pembangkit, transmisi, hingga jalur distribusi menuju pusat permintaan.
”PLN tidak mungkin melakukan itu sendiri, pasti akan banyak konsekuensi dari sisi Capexnya (Capital Expenditure). Contohnya jika ada aset yang kemudian harus dipensiunkan. Juga untuk investasi untuk smart grid maupun jaringan distribusinya,” kata Sri Mulyani dalam acara CEO Forum Powered by PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, turut hadir dalam diskusi panel Kompas100 CEO Forum ke-14 yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Utama PLN Agus D. Martowardojo, serta 100 CEO dari berbagai sektor bisnis di Indonesia.
Guna mencukupi kebutuhan transisi energi di Indonesia, Sri Mulyani menyebut, perlunya strategi fiskal jangka panjang dan luar biasa. Untuk itu, ia mengatakan keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditambah kolaborasi dunia usaha dapat membantu berbagai upaya transisi energi di Indonesia.
"Tidak mungkin ngomongin industri hijau kalau industrinya kotor. Jadi semuanya mengatakan sekarang kalau kita bicara tentang green memang energinya harus dihijaukan, makanya di Amerika menggunakan inflation reduction act, dia ingin menghijaukan dari sisi energi, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar,” kata Sri Mulyani.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sektor perekonomian di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan bumi yang makin memanas dampak dari efek Gas Rumah Kaca (GRK). Kondisi ini tak lepas dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan di Indonesia.
"Satu liter bensin ada emisi GRK, begitu juga satu kWh listrik. Padahal semua ini adalah kegiatan ekonomi. Kalau kita ingin menurunkan itu barangkali ekonomi akan slowing down. Sehingga kita perlu mengubah cara pandang kita yang tadinya backward looking menjadi forward looking,” ujar Darmawan.
Cara pandang forward looking di sini kata Darmawan, adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan tetap menjaga lingkungan demi keberlanjutan kehidupan generasi bangsa di masa depan.
"Bagaimana bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan enviromental sustainability. Para CEO yang berhasil melakukan alignment itu akan mampu mengubah perusahaan yang tadinya backward looking menjadi forward looking," ujarnya.
Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk mendorong ekosistem yang kondusif, agar produktivitas para pelaku usaha di Indonesia makin meningkat dalam menuju visi Indonesia emas 2045. Sehingga Akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam visi Indonesia Emas 2045 ini dapat ditempuh bersamaan.
"Agar ekonomi tumbuh, produk dan services ini juga tentu harus bertambah. Maka Bapak Ibu semuanya harus berkembang. Untuk itu dalam mencapai Indonesia Emas tentu saja setiap CEO yang hadir di sini harus mampu meningkatkan produktivitasnya, dalam proses itu juga membuat perusahaan semakin sehat,” pungkas Darmawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
