REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menekankan perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) menjangkau masyarakat miskin ekstrem.
Hal ini seiring dengan program Pemerintah yang telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Untuk mencapai target ini, pemerintah menerapkan tiga strategi kebijakan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kemiskinan.
"Relevan dengan upaya ini, perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentu harus didorong agar mencakup masyarakat miskin ekstrem," ujar Kiai Ma'ruf usai menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2023 di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
Kiai Ma'ruf menyebutkan, upaya memperluas cakupan kepesertaan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia bertumpu pada peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, ia meminta agar berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan tugas BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya mendapat laporan bahwa kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kategori pekerja informal masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024," ujarnya.
Selain itu, Kiai Ma'ruf juga menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga dan pemda segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat. "Tingkat kepesertaan untuk kategori perempuan dan penyandang disabilitas juga masih sangat rendah. Ke depan, saya minta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didorong agar lebih responsif dan inklusif," ujarnya.
Tidak hanya itu, di samping pelayanan prima, Kiai Ma'ruf juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan manajemen dana jaminan sosial secara tepat. "Saya minta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, tetapi juga mengelola dana jaminan sosial dengan prinsip kehati-hatian, demi kepentingan seluruh peserta program jaminan sosial," kata Wapres.
Wapres juga mengapresiasi pemda yang telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi sekitar 1,8 juta pekerja rentan dan miskin di wilayahnya dari berbagai risiko kerja. Adapun pemda yang belum berpartisipasi agar segera melakukan hal serupa untuk perlindungan pekerja rentan.
"Saya juga menyambut baik, kerja sama dari pelaku usaha yang telah mendukung Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan. Gerakan ini agar dijaga keberlanjutannya, sekaligus diperluas jangkauannya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
