REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mengungkapkan realisasi penjualan sepeda motor listrik bersubsidi hingga kini baru terjual sekitar 6.000 unit dari total kuota subsidi yang disediakan pemerintah sebanyak 200 ribu unit hingga akhir tahun.
Ketua Aismoli, Budi Setyadi mengungkapkan, salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya penjualan lantaran masih rendahnya minat konsumen di Tanah Air meski pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit.
“Kemarin sudah (terjual) sekitar 6.000-an unit. (Target) tahun ini susah kalau disebutkan angka, tapi yang penting tumbuh saja sebanyak-banyaknya,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Melihat sisa waktu hanya dua bulan hingga tutup tahun, Budi pun memastikan kuota subsidi sebanyak 200 ribu unit tidak akan tercapai. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan, penawaran dan permintaan pasar motor listrik di Indonesia belum seimbang lantaran produksi yang masih jauh lebih besar dari pada permintaan konsumen.
Aismoli mencatat, hingga saat ini terdapat sekitar 40 produsen motor listrik yang telah beroperasi di Indonesia. Sebanyak 15 produsen di antaranya telah memenuhi syarat minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen untuk ikut di dalam program subsdi motor listrik 200 ribu unit.
“Artinya untuk sampai angka 200 ribu unit pabrik itu bisa dari 15 produsen. Itu suplainya. Tapi permintaannya belum merata,” ujar Budi.
Salah satu penyebab permintaan yang belum merata menurutnya juga disebabkan oleh dealer-dealer pabrik listrik yang masih terbatas di daerah. Oleh karena itu, produsen motor listrik perlu terus didorong untuk memperluas pasarnya agar dapat menciptakan permintaan.
Kendati permintaan motor listrik masih cukup minim, Budi menyebut, pemerintah pada tahun depan justru tetap akan menambah alokasi subsidi menjadi 600 ribu unit. Bagi industri motor listrik, Budi mengatakan, penambahan alokasi subsidi tetap disambut positif untuk membantu penetrasi kendaraan listrik di Indonesia.
“Ada informasi (subsidi) akan dikoreksi lagi, tapi sampai sekarang dari asosiasi belum mendapatkan informasi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika