Selasa 17 Oct 2023 22:58 WIB

Airlangga: Perempuan Jadi Aktor Penting Kemajuan Ekonomi

Kaum perempuan bukan penonton di negaranya sendiri.

Rep: Novita Intan/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Foto: dok partai golkar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kontribusi dari seluruh aktor ekonomi, salah satu mendorong kaum perempuan ini menjadi aktor kemajuan ekonomi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan. "Kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri,” ujarnya Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju dikutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh solid sebesar 5,17 perse pada kuartal II 2023, menjadi modal bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan situasi sosial masyarakat atau pergerakan ekonomi yang terus membaik pasca pandemi, tergambarkan dari tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang menurun.

Dari segi pangan, Airlangga menyebut salah satu yang paling penting didorong yakni gerakan memerangi boros pangan (food waste). "Ini riil. Food waste itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa membuatnya efisien. Karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan pangan," ucapnya.

Terkait akses terhadap layanan keuangan formal, pemerintah telah menerbitkan strategi nasional keuangan inklusif yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan. Dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8 persen pada 2016 saat strategi nasional keuangan inklusif diluncurkan menjadi 85,1 persen pada 2022.

Namun, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat sebesar 49,68 persen. Hal ini menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.

"Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online ilegal. Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan pemerintah yaitu kredit usaha rakyat," ucapnya.

Selain itu, strategi nasional keuangan inklusif juga bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau, untuk mendukung aktivitas produktif perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian. Hal ini sesuai target pembangunan berkelanjutan yang kelima yakni kesetaraan gender.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan," ucapnya.

Adapun upaya untuk memberikan kesempatan dan mendorong perempuan agar dapat terus berkembang salah satunya melalui peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti fasilitas pembiayaan, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat dan Program Kartu Prakerja.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement