Rabu 11 Oct 2023 11:48 WIB

Guru Besar UI: Ketahanan Pangan Perlu Dijaga

Keuangan dan moneter perlu mendukung sebab ketahanan pangan butuh dana besar.

Sejumlah penduduk memisahkan jerami dan bulir gabah sisa panen di lahan persawahan kawasan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (9/10/2023).
Foto: Edi Yusuf/Republika
Sejumlah penduduk memisahkan jerami dan bulir gabah sisa panen di lahan persawahan kawasan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (9/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty mengatakan ketahanan pangan perlu terus dijaga agar dampak perubahan iklim dapat diatasi.

Sektor keuangan dan moneter perlu mendukungnya karena menjaga ketahanan pangan membutuhkan dana yang besar. "Saat ini ada ancaman perubahan iklim dengan terjadinya El Nino dan kemarau yang terjadi bisa mengancam krisis pangan contohnya harga beras yang semakin mahal untuk itu butuh terobosan darurat," kata Telisa Aulia Falianty di Kampus UI Depok, Rabu (11/10/2023).

Baca Juga

Ia mengatakan walaupun saat ini fundamental ekonomi Indonesia bagus, tapi terjadinya perubahan iklim akan panjang sekali yakni 10 atau 20 tahun dibandingkan dengan Covid-19 yang hanya dua tahun sampai tiga tahun dan yang harus dihadapi terutama adalah pangan.

"Ketahanan pangan yang perlu dijaga dan membutuhkan dana besar makanya sektor keuangan dan moneter ikut berperan untuk mendukung ketahanan pangan," kata dia.

Alasannya, katanya, saat ini krisis beras yang merupakan kebutuhan pokok apalagi saat ini juga tahun politik masyarakat terbebani harga-harga yang naik. Di sisi lain, daya beli yang berkurang yang tentunya dapat mengganggu pencapaian visi Indonesia 2045.

"Saya menawarkan salah satu opsinya adalah pembiayaan darurat waktu Covid ada mekanisme pembiayaan iklim. Karena tidak mungkin memakai dana APBN sendiri yang mencapai Rp 300 triliun sampai Rp500 triliun per tahun, karena juga butuh untuk IKN," ujarnya.

Ia mengatakan tantangan pencapaian visi Indonesia 2045 adalah terjadi dimana inflasi negara maju lebih tinggi dari negara berkembang dan suku bunga yang tinggi akibatnya kita juga tak bisa menurunkan suku bunga tinggi.

Untuk itu, katanya, butuh kebijakan moneter supaya kebijakan nasional tak tergantung sepenuhnya dengan negara maju, karena ketika negara maju tidak stabil maka Indonesia kena imbasnya.

"Kita harus punya pola sendiri jadi tidak tergantung negara maju, seiring dengan penguasaan SDA dan tren hilirisasi seperti nikel yang berbasis baterai dan merupakan energi baru terbarukan," kata dia.

 

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement