REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah maraknya barang impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan penanganan dan pencegahan untuk mengamankan perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menggelar rapat untuk membahas dan merumuskan kebijakan penanganan dan pencegahan banjirnya impor barang konsumsi.

"Presiden @jokowi (Joko Widodo) menginstruksikan para menteri terkait dan kepolisian serta APH untuk merumuskan langkah penanganan dan pencegahan banjirnya barang impor ilegal maupun praktik dumping yang merugikan industri dan perdagangan dalam negeri," ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati pada Jumat (6/10/2023).

Menurutnya, pemerintah menerima keluhan dari berbagai asosiasi usaha mengenai banjirnya barang impor di pasar tradisional dan makin sepinya pasar tradisional yang bersaing dengan e-commerce. Bahkan, dia menyebut maraknya impor ilegal berupa pakaian bekas dan impor borongan telah mengancam perekonomian Indonesia.

Oleh karenanya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah pengawasan, pelarangan, dan penindakan serta penertiban terhadap impor barang konsumsi.

"Berbagai langkah pengawasan, larangan dan penindakan penertiban akan dilakukan terhadap impor barang konsumsi yang membanjiri Indonesia antara lain pakaian, kosmetik, alas kaki, mainan anak. Pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan dan bekerja bersama menangani tantangan ini," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengajak segenap pihak untuk bersinergi dalam menjaga serta mengamankan perekonomian khususnya untuk melindungi UMKM dan menyelamatkan ekonomi rakyat.

"Kondisi persaingan ekonomi dunia semakin sengit dan meruncing, kita harus bekerja sama makin erat dan kompak menjaga dan mengamankan perekonomian terutama UMKM dan menyelamatkan rakyat kita," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika