Selasa 03 Oct 2023 18:39 WIB

Bapanas Batasi Pembelian Beras SPHP Agar Masyarakat Bijak Berbelanja

Pemerintah menetapkan harga beras SPHP sebesar Rp 10.900 per kg.

Petugas melayani warga menukarkan kupon bantuan sosial saat operasi gerakan pasar murah dan bansos di Kantor PW Muhammadiyah Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/9/2023). Program yang digelar Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Bulog Jateng, dan PW Muhammadiyah Jateng dengan membagikan bantuan sosial ratusan sak beras berisi 5 kilogram, minyak goreng 1 liter serta mensubsidi berbagai bahan pangan itu untuk membantu warga kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Foto: ANTARA ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Petugas melayani warga menukarkan kupon bantuan sosial saat operasi gerakan pasar murah dan bansos di Kantor PW Muhammadiyah Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/9/2023). Program yang digelar Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Bulog Jateng, dan PW Muhammadiyah Jateng dengan membagikan bantuan sosial ratusan sak beras berisi 5 kilogram, minyak goreng 1 liter serta mensubsidi berbagai bahan pangan itu untuk membantu warga kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel modern dibatasi 2 kemasan. Ini merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat bijak berbelanja.

Pemerintah menetapkan harga beras SPHP sebesar Rp 10.900 per kg. Beras yang ditawarkan adalah beras premium.

Baca Juga

"Logikanya cukup dengan 2 pack, masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal,” kata Kepala Bapanas Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Arief menuturkan pembatasan pembelian beras SPHP di ritel modern merupakan upaya memastikan stok beras yang dikelola pemerintah aman dan akan terus diperkuat. Terutama, dalam menghadapi kekeringan sebagai dampak El Nino.

 

Namun, pembatasan pembelian hanya berlaku untuk beras SPHP dari Bulog. Sedangkan untuk beras komersial bergantung pada kebijakan masing-masing ritel.

“Perlu dipahami beras SPHP ini berasal dari CBP (cadangan beras pemerintah) yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif,” tuturnya.

Lebih lanjut Arief menyampaikan stok beras Bulog aman dan secured stock di 1,8 juta ton. Kemudian di November ini akan bertambah lagi sehingga totalnya menjadi 2 juta ton. Meski ada penurunan produksi beras nasional, terutama jelang akhir tahun, Bapanas optimistis kebutuhan konsumsi nasional terhadap beras tercukupi.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras senantiasa cukup dengan gelontoran yang terus dilakukan secara masif ke semua lini pasar. Bulog, disebutnya, akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

"Sesuai penugasan dari NFA bahwa memang Bulog dalam hal ini mendistribusikan CBP, baik ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan juga kita membanjiri seluruh retail-retail modern dan seluruh pasar,” tuturnya.

Adapun sampai 2 Oktober, Bulog telah merealisasikan beras SPHP di tingkat konsumen mencapai 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan beras SPHP selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten yang tercatat total 174 ribu ton.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement